CEPOSONLINE.COM, BIAK – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan menurunnya sejumlah alokasi dana transfer pemerintah pusat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyoroti besarnya usulan belanja operasional perangkat daerah, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, mengungkapkan hal tersebut dalam pemaparan kondisi keuangan daerah pada kegiatan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Gedung Negara BBN 1, Senin (9/11).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra, Penjabat Sekretaris Daerah Z.L. Mailoa, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Gunadi menjelaskan, berdasarkan akumulasi kebutuhan anggaran yang telah diinput seluruh OPD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), rancangan anggaran 2027 sempat mencatat defisit sebesar Rp99,8 miliar.
Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp49,3 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sebelum kembali ditekan menjadi Rp40,351 miliar setelah melalui proses verifikasi dan rasionalisasi oleh tim review.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh perangkat daerah melakukan penyesuaian terhadap usulan belanja, terutama pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan kewajiban pemerintah dan pelayanan dasar masyarakat.
Langkah efisiensi itu juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tertanggal 27 Oktober 2026 mengenai pemenuhan belanja wajib dan mengikat.
Dalam pemaparannya, Gunadi mengungkapkan bahwa usulan anggaran perjalanan dinas biasa seluruh perangkat daerah yang tercatat dalam SIPD mencapai Rp31,2 miliar, sementara perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp16,5 miliar.
Dengan demikian, kedua komponen perjalanan dinas tersebut secara keseluruhan mencapai Rp47,7 miliar dalam usulan anggaran tahun depan.
Tidak hanya perjalanan dinas, alokasi yang diusulkan untuk belanja makan dan minum rapat mencapai Rp15,6 miliar, sedangkan makan dan minum aktivitas lapangan sebesar Rp19,8 miliar.
Selain itu, terdapat usulan belanja alat tulis kantor Rp2,5 miliar, kertas dan cover Rp2,8 miliar, belanja cetak Rp8,4 miliar, serta bahan komputer Rp2,8 miliar. Besarnya sejumlah komponen belanja tersebut menjadi perhatian dalam proses rasionalisasi anggaran daerah.
Tekanan terhadap APBD 2027 juga terlihat dari komposisi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Biak Numfor.
Dari total DAU sekitar Rp692 miliar, sebesar Rp645 miliar merupakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar Rp565,6 miliar direncanakan untuk membiayai kebutuhan gaji pegawai, sehingga ruang fiskal yang tersisa untuk kebutuhan lainnya menjadi semakin terbatas.
Sementara itu, sejumlah komponen transfer pemerintah pusat juga menunjukkan keterbatasan alokasi.
Gunadi menyebutkan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat untuk 2027 sekitar Rp4,5 miliar, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sekitar Rp4,3 miliar. Alokasi dana desa yang disebutkan untuk tahun depan sebesar Rp82,2 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan angka Rp164 miliar yang dipaparkan untuk tahun anggaran 2026.
Di sisi lain, evaluasi pelaksanaan APBD 2026 menunjukkan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 82,3 persen atau sekitar Rp1,148 triliun dari target Rp1,395 triliun. Namun, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar Rp930 miliar, sementara belanja modal tercatat sekitar Rp19 miliar dari target Rp90 miliar atau baru sekitar 21 persen.
Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan penerimaan, tetapi juga kemampuan pemerintah mempercepat pelaksanaan program dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Karena itu, proses penyusunan APBD 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan setiap pengeluaran memiliki manfaat yang jelas bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Gunadi juga menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2026 yang dirujuk dalam pemaparannya, batas defisit APBD Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebesar 2,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2027.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyesuaian rancangan anggaran yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Dengan kondisi fiskal tersebut, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan belanja wajib, operasional pemerintahan, dan program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Rasionalisasi anggaran diharapkan tidak sekadar menekan angka defisit, tetapi juga memastikan keterbatasan dana daerah tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik dan prioritas pembangunan pada 2027. (*)
Editor : Agung Trihandono