Tekan Defisit APBD 2027, Bupati Biak Numfor Perintahkan Review Anggaran Seluruh OPD
CEPOSONLINE.COM, BIAK – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mulai melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan atas instruksi Bupati Biak Numfor guna menekan potensi defisit, mengurangi pemborosan belanja daerah, sekaligus mewujudkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih sehat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, selaku Ketua Tim Review RKA 2027, Gunadi, S.Sos,M.Si, menjelaskan bahwa peninjauan tersebut dilakukan secara menyeluruh terhadap usulan anggaran setiap OPD, terutama untuk memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memiliki manfaat serta sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
Menurutnya, review anggaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Biak Numfor yang sebelumnya menyoroti masih adanya potensi pemborosan dalam belanja pemerintah daerah, khususnya pada kegiatan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga sosialisasi yang dinilai perlu dievaluasi kembali.
"Waktu lalu Bupati melihat ada pemborosan dalam belanja perjalanan dinas, kemudian banyak juga kegiatan seremonial dan sosialisasi. Sementara masih ada sekolah yang secara fisik membutuhkan mebelair untuk menunjang kegiatan belajar mengajar," ungkap Gunadi saat memberikan keterangan, Selasa (3/11).
Ia menegaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi lebih serius terhadap alokasi anggaran. Pemerintah ingin memastikan belanja daerah tidak hanya terserap untuk kegiatan rutin, tetapi juga diarahkan pada kebutuhan mendesak yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, tim review yang melibatkan unsur BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat akan memeriksa RKA seluruh OPD satu per satu. Pemeriksaan mencakup kesesuaian program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian, keluaran kegiatan, hingga kewajaran besaran anggaran yang diusulkan.
"Yang kita review mulai dari program, kegiatan, indikator, capaian, output-nya apa, kemudian besaran anggarannya proporsional atau tidak. Kalau tidak proporsional, kita rasionalisasikan, kita turunkan untuk efisiensi," jelasnya.
Bahkan, tim tidak menutup kemungkinan merekomendasikan penghapusan kegiatan yang dinilai tidak penting atau tidak memiliki urgensi terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran mendatang.
"Tujuannya untuk APBD yang sehat, untuk mengurangi defisit. Kalau memang tidak rasional, langsung coret. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting," tegas Gunadi.
Lebih lanjut dijelaskan, proses review RKA tersebut telah memasuki hari kedua. Namun, tim masih berada pada tahap penyamaan persepsi dan pemahaman teknis agar seluruh anggota menggunakan standar penilaian yang sama dalam memeriksa dokumen anggaran masing-masing OPD.
