CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah masih melanjutkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hingga akhir Maret 2026, termasuk tahap susulan pasca Hari Raya Idul Fitri.
Kini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun diimbau untuk segera mengecek status penerimaan bantuan mereka secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.
Sementara itu program bansos yang terus berjalan ini mencakup berbagai jenis bantuan, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga melakukan pembaruan data penerima.
Sejumlah kategori KPM dipastikan tidak lagi menerima bantuan berdasarkan hasil validasi terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Badan Pusat Statistik.
Berikut Cara Cek Bansos Menggunakan NIK KTP.
Masyarakat dapat mengecek status bansos secara online melalui laman resmi Kemensos dengan langkah berikut:
1. Buka situs resmi cek bansos di alamat cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan)
3.Ketik nama lengkap sesuai KTP
4.Masukkan kode captcha yang tersedia
Klik tombol “Cari Data”.
Sistem akan menampilkan status penerima bansos sesuai data yang diinput
Selain melalui website, pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi resmi SIKS-NG Kemensos.
Adapun caranya dengan unduh aplikasinya melalui Play Store dan login menggunakan akun resmi pendamping sosial.
Kemudian masukkan NIK atau nama penerima. Sistem akan menampilkan jenis bantuan dan status pencairan.
Aplikasi “Cek Bansos#
Unduh aplikasi di Play Store
Daftar dan login menggunakan NIK
Pilih menu “Cek Bansos”.
Masukkan data domisili dan nama lengkap
Klik “Cari Data” untuk melihat hasil
Pembaruan Data Lewat DTSEN.
Sejak triwulan II tahun 2025, Kemensos mulai menggunakan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai pengganti DTKS.
Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos, menghindari duplikasi, serta memastikan bantuan tepat sasaran dan lebih transparan.
Dengan adanya penyaluran bansos susulan hingga akhir Maret 2026, masyarakat diharapkan aktif memeriksa statusnya melalui kanal resmi.
Hal ini penting agar tidak terjebak informasi keliru sekaligus memastikan hak bantuan dapat diterima oleh yang benar-benar berhak. (*).
Editor : Yohanes Palen