Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fraksi Amanat Rakyat Pertanyakan Tambahan Anggaran Utang, TAPD Waropen Dinilai Bertindak Sepihak

I
Penulis: Ismail Ceposonline❯
Anggota DPRK Kaleb V.B Woisiri saat menyampaikan pendapat akhir Fraksinya, pada lanjutan sidang RKPD dan KUA PPAS di Gedung DPRK Waropen, Senin malam (28/9). (CEPOSONLINE.COM/ISMAIL)
Anggota DPRK Kaleb V.B Woisiri saat menyampaikan pendapat akhir Fraksinya, pada lanjutan sidang RKPD dan KUA PPAS di Gedung DPRK Waropen, Senin malam (28/9). (CEPOSONLINE.COM/ISMAIL)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, WAROPEN – Fraksi Amanat Rakyat DPRK Waropen mempertanyakan penambahan anggaran belanja untuk pembayaran utang sebesar Rp27,5 miliar dalam pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2026.

Fraksi tersebut menilai penambahan anggaran utang belum disertai penjelasan yang memadai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk mengenai sumber pembiayaan dan mekanisme penganggarannya.

Persoalan itu diungkapkan Anggota DPRK Waropen Kaleb V.B. Woisiri saat membacakan pendapat akhir Fraksi Amanat Rakyat dalam rapat paripurna DPRK Waropen, Senin (28/9).

Advertisement

Fraksi Amanat Rakyat mempertanyakan dasar penambahan anggaran tersebut karena anggaran belanja utang yang tercatat dalam Perda APBD Induk Tahun Anggaran 2026, menurut fraksi, hanya sebesar Rp18 miliar.

Sementara itu, dalam pembahasan perubahan anggaran muncul penambahan belanja utang sebesar Rp27,5 miliar yang dinilai belum dijelaskan secara terperinci oleh TAPD.

Fraksi meminta pemerintah daerah menguraikan asal-usul penambahan anggaran tersebut, termasuk program dan subkegiatan yang menjadi sumber pembiayaannya.

Advertisement

Tidak hanya mempertanyakan nominal anggaran, Fraksi Amanat Rakyat juga menyampaikan penilaian bahwa penambahan tersebut dilakukan tanpa melalui persetujuan DPRK.

Dalam dokumen pendapat akhirnya, fraksi bahkan menyatakan penambahan anggaran utang tersebut dilakukan secara sepihak dan ilegal. Penilaian itu merupakan sikap Fraksi Amanat Rakyat yang masih memerlukan klarifikasi dari pemerintah daerah.

Persoalan tersebut menjadi salah satu catatan penting fraksi terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi juga menyoroti ketidakmampuan TAPD menyajikan data realisasi anggaran Januari hingga September 2026 berdasarkan SP2D yang telah divalidasi pihak perbankan.

Advertisement
Editor : Abdel Gamel Naser

Artikel Terkait

Dorong Potensi Wisata dan Ekonomi Lokal, Bupati Waropen Ajak Sukseskan Festival Seribu Bakau

Dorong Potensi Wisata dan Ekonomi Lokal, Bupati Waropen Ajak Sukseskan Festival Seribu Bakau

Bupati dalam keterangannya menjelaskan bahwa festival tersebut akan menjadi momentum penting untuk mengembang serta memperkenalkan potensi

Uskup Timika Doakan Tim Pesparani Waropen Jelang Berlaga di Biak

Uskup Timika Doakan Tim Pesparani Waropen Jelang Berlaga di Biak

Dukungan rohani diberikan kepada tim Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Kabupaten Waropen menjelang keikutsertaan mereka dalam ajang

Ketua KADIN Waropen Andre Wonatorei Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pengusaha Asli Papua

Ketua KADIN Waropen Andre Wonatorei Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pengusaha Asli Papua

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Waropen, Andre Wonatorei, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keberpihakan terhada

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer