Fraksi Amanat Rakyat Pertanyakan Tambahan Anggaran Utang, TAPD Waropen Dinilai Bertindak Sepihak

CEPOSONLINE.COM, WAROPEN – Fraksi Amanat Rakyat DPRK Waropen mempertanyakan penambahan anggaran belanja untuk pembayaran utang sebesar Rp27,5 miliar dalam pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2026.
Fraksi tersebut menilai penambahan anggaran utang belum disertai penjelasan yang memadai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk mengenai sumber pembiayaan dan mekanisme penganggarannya.
Persoalan itu diungkapkan Anggota DPRK Waropen Kaleb V.B. Woisiri saat membacakan pendapat akhir Fraksi Amanat Rakyat dalam rapat paripurna DPRK Waropen, Senin (28/9).
Fraksi Amanat Rakyat mempertanyakan dasar penambahan anggaran tersebut karena anggaran belanja utang yang tercatat dalam Perda APBD Induk Tahun Anggaran 2026, menurut fraksi, hanya sebesar Rp18 miliar.
Sementara itu, dalam pembahasan perubahan anggaran muncul penambahan belanja utang sebesar Rp27,5 miliar yang dinilai belum dijelaskan secara terperinci oleh TAPD.
Fraksi meminta pemerintah daerah menguraikan asal-usul penambahan anggaran tersebut, termasuk program dan subkegiatan yang menjadi sumber pembiayaannya.
Tidak hanya mempertanyakan nominal anggaran, Fraksi Amanat Rakyat juga menyampaikan penilaian bahwa penambahan tersebut dilakukan tanpa melalui persetujuan DPRK.
Dalam dokumen pendapat akhirnya, fraksi bahkan menyatakan penambahan anggaran utang tersebut dilakukan secara sepihak dan ilegal. Penilaian itu merupakan sikap Fraksi Amanat Rakyat yang masih memerlukan klarifikasi dari pemerintah daerah.
Persoalan tersebut menjadi salah satu catatan penting fraksi terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi juga menyoroti ketidakmampuan TAPD menyajikan data realisasi anggaran Januari hingga September 2026 berdasarkan SP2D yang telah divalidasi pihak perbankan.



