Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asap Karhutla Ganggu Aktivitas, FOPERA Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Hadapi Krisis Kesehatan

N
Ketua Umum FOPERA Papua Barat Daya, Yanto Ijie.(CEPOSONLINE.com/Fauzia)
Ketua Umum FOPERA Papua Barat Daya, Yanto Ijie. (CEPOSONLINE.com/Fauzia)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, SORONG – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya menyoroti Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang menyelimuti sejumlah wilayah Papua Barat Daya mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi udara yang memburuk juga berdampak pada jarak pandang, aktivitas penerbangan, serta meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan warga.

Ketua Umum FOPERA Papua Barat Daya, Yanto Ijie, mengatakan kabut asap tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa karena dampaknya mulai menyentuh keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Kabut asap ini ancaman nyata bagi kesehatan warga, dan kelancaran kegiatan,” katanya, Rabu (7/10).

Advertisement

Yanto mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah menghadapi kemungkinan meningkatnya jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap. 

“Fasilitas rumah sakit kita terbatas, daya tampung sedikit. Jika dibiarkan, siapa yang bertanggung jawab saat warga jatuh sakit berbondong-bondong?” ujarnya.

Ia menilai penanganan kabut asap tidak cukup jika hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah karena titik api dan sebaran asap membutuhkan penanganan secara cepat dan terpadu.

Advertisement

“Penanganan di tingkat daerah saja sudah tidak memadai. Titik api terus menyebar, asap tak kunjung hilang, sementara sumber daya yang tersedia belum mampu menekan laju kebakaran,” katanya.

Yanto mendesak Satgas Karhutla bersama pemerintah provinsi, bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan penyebaran kebakaran. 

“Jangan menunggu keadaan memburuk lebih parah. Setiap titik api harus segera dipadamkan sebelum meluas dan dampaknya semakin besar,” kata Yanto Ijie.

Pria murah senyum ini juga meminta pemerintah pusat turun tangan apabila kapasitas daerah tidak mampu menangani kondisi tersebut, termasuk melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Advertisement

Artikel Terkait

11.000 Hektare di Sorong Akan Ditanami Sawit, Pemkab Sorong: Masyarakat Setuju, Silakan

11.000 Hektare di Sorong Akan Ditanami Sawit, Pemkab Sorong: Masyarakat Setuju, Silakan

PT Papua Agri Mandiri (PAM) berencana membuka perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Namun, perusahaan belum dapat

Pemain Papua Minim di Timnas, PSSI Diminta Evaluasi Pembinaan Sepak Bola 

Pemain Papua Minim di Timnas, PSSI Diminta Evaluasi Pembinaan Sepak Bola 

Dominasi pemain naturalisasi di Tim Nasional (Timnas) Indonesia menjadi perhatian penggiat sepak bola di Sorong Raya. Kebijakan tersebut din

Ungkap Kasus 17 Kasus Curanmor, Polda Papua Barat Daya Amankan 34 Motor 

Ungkap Kasus 17 Kasus Curanmor, Polda Papua Barat Daya Amankan 34 Motor 

Polda Papua Barat Daya berhasil mengungkap 17 kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) selama pelaksanaan Operasi Pekat II, III Dofior

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer