Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Honorer Sarmi Palang Kantor Bupati, Pemerintah Dinilai Lamban Bertindak

V
Penulis: Vicky Ambani❯

 

Sejumlah tenaga honorer memalang pintu masuk kantor Bupati Sarmi, Jumat (12/12/2025). (CEPOSONLINE.COM/VICKY AMBANI)
Sejumlah tenaga honorer memalang pintu masuk kantor Bupati Sarmi, Jumat (12/12/2025). (CEPOSONLINE.COM/VICKY AMBANI)

CEPOSONLINE.COM,SARMI — Ketidakpastian status tenaga honorer di Kabupaten Sarmi akhirnya memunculkan aksi protes terbuka.

Puluhan honorer melakukan aksi palang kantor Bupati Sarmi pada Jumat (12/12/2025) sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak serius memperjuangkan nasib mereka.


Advertisement

Aksi tersebut dimulai sejak pagi hari, ketika sejumlah honorer mendatangi kompleks kantor bupati sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan kejelasan status kepegawaian. Mereka menilai, janji pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan honorer tidak kunjung diwujudkan hingga batas waktu yang dijanjikan.

Koordinator aksi menyampaikan, para honorer sudah berulang kali menyuarakan aspirasi melalui berbagai pertemuan dan surat resmi, namun tidak pernah mendapat tindak lanjut yang jelas.

“Kami sudah capek dijanji. Pemerintah daerah harus berpihak kepada kami, bukan hanya diam dan menunggu instruksi pusat,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah peserta aksi mengaku kecewa karena hingga kini tidak ada kepastian dari BKPSDM maupun Bupati Sarmi terkait hasil koordinasi dengan Kementerian PAN-RB. Padahal, menurut mereka, masa depan ratusan tenaga honorer bergantung pada keputusan tersebut.

Advertisement

Aksi palang kantor itu sempat membuat aktivitas pemerintahan terganggu. Beberapa pegawai memilih menunggu di luar area kantor hingga situasi mereda.

Meski berlangsung damai, para honorer menegaskan bahwa aksi serupa akan terus dilakukan sampai ada kepastian resmi dari pemerintah daerah.

Masyarakat menilai langkah pemerintah kabupaten terlalu lamban dan terkesan abai terhadap nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Kritik pun bermunculan, meminta agar Bupati Sarmi segera turun tangan langsung dan memberikan kejelasan sikap, bukan sekadar janji tanpa realisasi.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

172 Ribu Guru Honorer Berpeluang Jadi PNS dan PPPK Mulai Januari 2027, Ini Syaratnya

172 Ribu Guru Honorer Berpeluang Jadi PNS dan PPPK Mulai Januari 2027, Ini Syaratnya

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan skema penataan besar-besaran untuk mengangkat sekitar 172.484 guru non

Honorer 5 Tahun Jadi Prioritas Utama Penerimaan CPNS dan PPPK 2027, Ini Aturan Barunya 

Honorer 5 Tahun Jadi Prioritas Utama Penerimaan CPNS dan PPPK 2027, Ini Aturan Barunya 

Komisi II DPR RI bersama pemerintah tengah merumuskan aturan baru untuk Pendaftaran CPNS 2027 dan PPPK, yang memberikan angin segar sekaligu

750 Honorer di Kabupaten Jayapura Dipastikan Tidak Dirumahkan

750 Honorer di Kabupaten Jayapura Dipastikan Tidak Dirumahkan

Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan sebanyak 750 tenaga honorer tidak akan dirumahkan. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer