Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Persoalan Honorer Sarmi Mulai Dibahas ke BKN Jayapura

V
Penulis: Vicky Ambani❯

 

Wakil Bupati Sarmi, Jumriati, didampingi Kepala BKPSDM Sarmi, saat melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nur Hasan, Jumat (16/1/2026). (CEPOSONLINE.COM/FOTO ISTIMEWA)
Wakil Bupati Sarmi, Jumriati, didampingi Kepala BKPSDM Sarmi, saat melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nur Hasan, Jumat (16/1/2026). (CEPOSONLINE.COM/FOTO ISTIMEWA)

CEPOSONLINE.COM,SARMI — Wakil Bupati Sarmi, Jumriati, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarmi bertemu Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Hasan, Jumat (16/1/2026).


Advertisement

Dalam pertemuan tersebut, Jumriati menyampaikan berbagai hal terkait proses dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sarmi terkait tenaga honorer.

Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh tenaga honorer di Kabupaten Sarmi mendapatkan kepastian status sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nur Hasan, menyambut baik langkah Pemkab Sarmi.

Advertisement

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BKN agar proses verifikasi data honorer serta tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat berjalan lancar dan transparan.

Wabup Jumriati menekankan komitmen Pemerintah Kabupaten Sarmi memperjuangkan nasib para tenaga honorer. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Sarmi mendapat perhatian yang layak sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Selain membahas soal honorer, pertemuan ini juga membicarakan langkah-langkah penguatan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan daerah.

Advertisement

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam mempercepat penyelesaian persoalan kepegawaian di Kabupaten Sarmi, khususnya bagi tenaga honorer yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian mereka.(*)

Advertisement
Editor : Abdel Gamel Naser

Artikel Terkait

172 Ribu Guru Honorer Berpeluang Jadi PNS dan PPPK Mulai Januari 2027, Ini Syaratnya

172 Ribu Guru Honorer Berpeluang Jadi PNS dan PPPK Mulai Januari 2027, Ini Syaratnya

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan skema penataan besar-besaran untuk mengangkat sekitar 172.484 guru non

Honorer 5 Tahun Jadi Prioritas Utama Penerimaan CPNS dan PPPK 2027, Ini Aturan Barunya 

Honorer 5 Tahun Jadi Prioritas Utama Penerimaan CPNS dan PPPK 2027, Ini Aturan Barunya 

Komisi II DPR RI bersama pemerintah tengah merumuskan aturan baru untuk Pendaftaran CPNS 2027 dan PPPK, yang memberikan angin segar sekaligu

750 Honorer di Kabupaten Jayapura Dipastikan Tidak Dirumahkan

750 Honorer di Kabupaten Jayapura Dipastikan Tidak Dirumahkan

Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan sebanyak 750 tenaga honorer tidak akan dirumahkan. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer