Pemda Sarmi Kecewa, Hutan Sarmi Tak Beri Manfaat untuk Masyarakat
CEPOSONLINE.COM, SARMI-Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi, Hengky K. Baransano, menyampaikan kekecewaan mendalam atas kehadiran PT Hutan Papua Berdikari yang dinilai merugikan Kabupaten Sarmi, meskipun wilayah konsesinya hampir seluruhnya berada di kabupaten tersebut.
Dalam keterangannya, Jumat (11/7), Hengky mengungkapkan untuk menggenjot PAD, Pemerintah Provinsi Papua berinisiatif memanfaatkan potensi sumber daya alam, termasuk hasil hutan dari Kabupaten Sarmi, melalui kehadiran PT Hutan Papua Berdikari.
Perusahaan ini diketahui beroperasi di wilayah yang mencakup sebagian kecil Kabupaten Jayapura, hampir 80 persen di wilayah Sarmi, dan sisanya di Mamberamo Raya. Namun ironisnya, meskipun Sarmi menjadi wilayah terbesar dalam area konsesi, hampir seluruh kegiatan industri dan pembangunan justru terpusat di Kabupaten Jayapura.
“Seluruh akses jalan, industri somel (penggergajian kayu), hingga pengangkutan log justru dilakukan melalui Kabupaten Jayapura. Bahkan pembangunan infrastruktur dilakukan di sana, bukan di Sarmi,” ujar Hengky.
Hengky juga mengkritisi proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dinilai tidak transparan. Ia mengaku, pihaknya baru diundang setelah banyak keputusan penting sudah dibuat.
"Kami seperti di-PHP. Saat kami pertanyakan, pihak perusahaan hanya menjawab bahwa Sarmi akan mendapatkan dana bagi hasil lebih besar. Padahal mereka tidak paham, penggunaan DBH (Dana Bagi Hasil) itu ada juknisnya," ujarnya kecewa.
Ia menegaskan, dana DBH tidak bisa digunakan untuk membangun jalan atau perumahan rakyat bagi masyarakat yang memiliki hutan. Akibatnya, masyarakat adat pemilik hutan di Sarmi hanya menjadi penonton atas pemanfaatan sumber daya alam di tanah mereka sendiri.
"Kayunya dari Sarmi, tapi masyarakat Sarmi tidak menikmati apa-apa. Akses ke lokasi juga jauh, harus lewat Bonggo dan menyeberang ke Jayapura. Jualan masyarakat tidak terbeli, ekonomi Sarmi stagnan, sementara ekonomi Kabupaten Jayapura bertumbuh," tegasnya.
Selain itu, ia khawatir perekrutan tenaga kerja pun sepenuhnya akan berpihak ke Kabupaten Jayapura karena kedekatan lokasi industri.
"Tenaga kerja lapangan pasti diambil dari Jayapura. Sarmi benar-benar hanya jadi penonton. Kami merasa dirugikan besar," pungkas Hengky.(*)
