Bupati Biak Numfor soal Mutasi ASN: Wilayah Terluar Bukan Daerah Buangan!
CEPOSONLINE.COM, BIAK — Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu, Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra hingga kini masih tampak nyaman dengan formasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendampinginya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Meski demikian, langkah evaluasi dan penataan birokrasi terus dilakukan, termasuk melalui proses rotasi dan mutasi pegawai sebagai bagian dari penyegaran internal, yang mungkin dalam waktu dekat akan segera diagendakan.
Bupati Markus menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ASN adalah hal yang wajar dan bukan dimaknai sebagai bentuk balas dendam politik.
“Sekali lagi kami sampaikan, rotasi dan mutasi adalah hal yang wajar dan biasa.”
“Tidak ada yang luar biasa, apalagi bernuansa balas dendam. Ini murni bagian dari penyegaran birokrasi,” ujar Markus, Kamis (10/4).
Ia menambahkan bahwa setiap pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan tetap dipertahankan, sementara bagi yang kinerjanya masih perlu pembinaan akan dievaluasi secara bertahap.
Pemerintah juga telah menyediakan tempat pembinaan agar proses ini tidak hanya menjadi pemindahan semata, tetapi bagian dari peningkatan kualitas SDM aparatur.
Menanggapi kekhawatiran soal penempatan pegawai ke wilayah-wilayah terluar seperti Pulau Numfor, Aimando, Padaido, Swandiwe, hingga Bondifuar, Bupati dengan tegas menepis anggapan bahwa wilayah tersebut adalah “ bukan daerah buangan”.
“Distrik-distrik itu adalah bagian dari Kabupaten Biak Numfor. Justru mereka adalah garda terdepan pelayanan publik. Kita ingin memastikan bahwa semua wilayah, termasuk yang terluar, tetap mendapatkan perhatian dan layanan terbaik,” kata Markus.
Ia menjelaskan bahwa penempatan pegawai ke wilayah-wilayah kepulauan merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan OPD, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas.
“Kalau kinerjanya baik selama bertugas di sana, kami akan promosikan untuk jabatan berikutnya,” tambahnya.
Markus menegaskan bahwa era pelayanan birokrasi saat ini harus mencakup seluruh wilayah secara adil dan tidak boleh lagi memandang tempat tugas berdasarkan lokasi geografis.
“Kita harus hilangkan stigma seolah-olah tempat-tempat ini tidak layak. Mereka bukan tempat pembuangan, tapi bagian dari komitmen pelayanan kita kepada seluruh masyarakat Biak Numfor,” tegasnya.
Dengan komitmen pemerataan layanan ini, Bupati berharap seluruh ASN mampu memahami esensi rotasi dan mutasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemerintahan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah kabupaten, termasuk daerah terluar. (*)
