Lanjutan Sidang APBD Perubahan, Sofia Bonsapia Siap Tanggapi Pendapat Fraksi DPRD Biak Numfor

Pj Bupati Sofia Bonsapia dalam penyampaian jawabannya menyebutkan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menghadapi tantangan defisit anggaran dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

Diakui, saat ini terkait kondisi keuangan yang tidak sebanding antara Belanja dan Pendapatan Daerah.

Disebutkan defisit anggaran yang besar  merupakan akumulasi defisit belanja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, pinjaman daerah tahun-tahun sebelumnya dibiayai dengan APBD Tahun Anggaran 2024.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna ke III Sidang III TA 2024 tentang Pembahasan Raperda Perubahan APBD dan Non APBD Tahun 2024, Selasa (1/10/2024).

Disebutkan, pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD 2024 dianggarkan sebesar Rp 29,8 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp14,2 miliar dari APBD Induk 2024 yang sebesar Rp 44 miliar.

"Sampai dengan Triwulan III bulan September 2024, realisasi PAD baru mencapai Rp17,2 miliar,sisa PAD yang belum dicapai sebesar Rp 17,2 miliar," ujar Sofia Bonsapia.

Dalam sidang tersebut, fraksi-fraksi di DPRD Biak Numfor secara umum mendorong pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah.

Sejumlah fraksi menyarankan adanya program yang mesti dilakukan pergeseran.

Fraksi PDI Perjuangan menyarankan adanya pergeseran anggaran APBD TA 2024, sementara Fraksi Nasdem Amanat Rakyat meminta optimalisasi penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun serta penggunaan dana otsus untuk pengembangan dan peningkatan SDM sesuai regulasi.

Fraksi Nasdem Amanat Rakyat juga menyoroti program yang tidak strategis, tidak rasional dan tidak sesuai skala prioritas daerah serta tidak membantu dalam peningkatan indikator Standar Pelayanan Minimal Publik, kedepan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Fraksi Golkar menekankan pentingnya menekan defisit APBD 2024 dengan melakukan rasionalisasi pada pos-pos belanja yang cukup besar, sehingga tidak membebani APBD Induk Tahun 2025.

Hal senada disampaikan Fraksi Gerakan Perubahan Kesejahteraan Solidaritas Rakyat Indonesia Raya yang mendukung rasionalisasi belanja daerah, terutama pada pos belanja yang mempengaruhi defisit anggaran.

Sementara itu, Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa menyoroti perlunya memaksimalkan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja daerah.

Fraksi ini juga meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembayaran hutang pada pihak ketiga yang mencapai Rp243 miliar.

Pemerintah daerah merespon dengan menyatakan sepakat melakukan rasionalisasi belanja dan akan melihat kembali penganggaran belanja daerah guna meminimalisir dan lebih selektif terhadap belanja operasi, khususnya belanja barang dan jasa, serta lebih memaksimalkan belanja modal. (*)