Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RESMI! PDI Perjuangan Pecat Mantu Presiden Jokowi

G
Penulis: Gratianus Silas❯
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang juga mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP)
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang juga mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP).


Advertisement

Diketahui, Bobby yang juga Wali Kota Medan itu dipecat lantaran beda dukungan politik di Pilpres 2024.

Bobby mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pesta demokrasi lima tahunan itu.

Bobby juga tak mengembalikan KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP, padahal sudah jelas menyatakan dukungan kepada Prabowo – Gibran.

Advertisement

Tak ayal, Bobby Nasution terbukti melanggar kode etik, karena tidak tegak lurus terhadap keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres.

 

Advertisement

Pemberhentian Bobby itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan DPC PDIP Medan bernomor 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023.

"DPC PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan bahwa saudara Muhammad Bobby Afif Nasution telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai, dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan Partai karena mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik lain," sebagaimana tertuang dalam surat DPC PDIP Kota Medan, Selasa (14/11).

"Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan," tulisnya.

Dalam surat itu juga disebutkan, DPP PDI Perjuangan telah memberikan tenggat waktu kepada Bobby Nasution untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Tenggat waktu itu telah diberikan oleh Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Komarudin Watubun pada 6 November 2023 lalu.

Bobby Nasution diberi waktu selama tiga hari untuk mengembalikan KTA.

"Hasil klarifikasi Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution selaku Wali Kota Medan kader PDI Perjuangan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tanggal 6 November 2023 bahwa DPP Partai memberikan waktu tiga hari untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PDI Perjuangan serta mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan," tulis surat tersebut.

Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, suami dari Kahiyang Ayu itu tak juga menyerahkan dan mengembalikan KTA PDIP, serta menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPC PDIP Kota Medan.

Pasangan Prabowo-Gibran konkret menyejahterakan guru melalui programnya. ( Instagram/@Prabowo)
Pasangan Prabowo-Gibran konkret menyejahterakan guru melalui programnya. ( Instagram/@Prabowo)

Bobby Nasution sebelumnya sudah merespons terkait KTA PDIP yang belum dikembalikannya. Bobby sebelumnya memastikan akan mengembalikan KTA ke DPC PDIP Medan.

Bobby menyatakan sudah berkomunikasi dengan Sekretaris DPC PDIP Medan, Robi Barus. Mereka akan mencari waktu yang tepat untuk pengembalian KTA PDIP.

"Saya juga sudah komunikasi dengan Sekretaris DPC, nanti waktunya kita cari tanggal yang bagus," sebut Bobby. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Pemerintah Buka Donasi untuk Bencana NTT, PDIP: APBN Harusnya jadi Prioritas

Pemerintah Buka Donasi untuk Bencana NTT, PDIP: APBN Harusnya jadi Prioritas

Sikap pemerintah yang membuka donasi untuk bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat kemeriahan acara karnaval mewah peringatan

Di Tengah Semarak HUT RI, PDIP Papua Kirim Doa untuk Korban Gempa di NTT

Di Tengah Semarak HUT RI, PDIP Papua Kirim Doa untuk Korban Gempa di NTT

Suasana haru mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia yang digelar Pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua ber

Peristiwa Kudatuli, Benturan Keras Kehendak Rakyat dan Kepentingan Kekuasaan

Peristiwa Kudatuli, Benturan Keras Kehendak Rakyat dan Kepentingan Kekuasaan

Sabtu, 27 Juli 1996, dicatat sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer