Pemerintah Buka Donasi untuk Bencana NTT, PDIP: APBN Harusnya jadi Prioritas
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Sikap pemerintah yang membuka donasi untuk bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat kemeriahan acara karnaval mewah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menuai sorotan publik. Tindakan tersebut turut menuai kritik yang datang dari PDI Perjuangan.
Dilansir dari JawaPos.com, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti sikap pemerintah yang membuka donasi anggaran untuk warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, penanganan bencana semestinya menjadi bagian dari prioritas anggaran negara.
Hasto menilai, pemerintah perlu memiliki kesiapan anggaran yang memadai untuk menghadapi berbagai potensi bencana.
Ia menekankan, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat masyarakat menghadapi risiko bencana yang cukup tinggi.
"Ya, seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire," kata Hasto Kristiyanto usai melepas rumah sakit apung Kapal Laksamana Malayahati menuju NTT di Cilegon, Banten, Kamis malam (20/8/2026)
Hasto menjelaksan, ancaman bencana di Indonesia tidak hanya berupa banjir atau bencana yang berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kondisi cuaca ekstrem juga dapat memicu bencana kekeringan hingga kebakaran di sejumlah wilayah.
"Dan bencana itu ada bencana basah, ada bencana kering. Kita melihat akibat dampak dari Super El Nino ini juga terjadi banyak kebakaran di berbagai wilayah," ucapnya.
Karena itu, Hasto menegaskan negara seharusnya hadir sejak tahap pencegahan, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi. Ia menekankan, pemerintah dinilai perlu memperkuat langkah antisipasi agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat ditekan.
"Maka negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi," tegasnya.
Hasto menambahkan, kesiapsiagaan tersebut perlu didukung kebijakan yang terintegrasi, mulai dari penataan ruang hingga pengalokasian anggaran. Menurutnya, dana bantuan sosial dalam APBN semestinya memberikan porsi yang lebih besar untuk menghadapi risiko bencana yang mengancam masyarakat.
