CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Hingga kini, hasil Pemilu tahun 2024 belum bisa diketahui siapa yang akan duduk sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Hasil Pemilu sempat menjadi panjang setelah adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Setelah itu, banyak yang mewanti usai PSU sudah harus ada gubernur terpilih. Namun nyatanya, hasil PSU juga masih dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Terkait ini belasan tokoh Papua dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan dari 7 wilayah adat di Tanah Papua angkat suara. Mereka menyatakan sebagai representasi suara rakyat dalam gerakan 'Rakyat Bersuara'.
Para tokoh ini mendesak MK lebih peka melihat lamanya proses demokrasi di Papua. Rakyat Papua masih harus menunggu hasil MK dan ini dikatakan sangat merugikan. Para tokoh ini memberi pernyataan agar MK segera memutuskan hasil PSU tanpa perlu memperpanjang proses hukum.
Pernyataan sikap ini dibacakan Ondofolo Ismail Ishak Mebri yang juga Ketua Presidium Masyarakat Adat Tabi.
Ia menyampaikan bahwa sejatinya seluruh tahapan PSU Pilgub Papua sudah berjalan aman, tertib, serta jujur dan adil di 9 kabupaten/kota.
Dan disitu rakyat telah memilih calon Gubernur Papua definitif yakni Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen. “Untuk proses pembelaan hukum memang menjadi hak setiap warga negara, namun kami pikir ini hanya membuang-buang waktu dan energi dan membosankan karena memakan waktu yang lama," kata Ismail Mebri di Jayapura, Rabu (3/9/2025).
Oleh karena itu menurutnya, perlu segera memutuskan hasil yang sudah ada tanpa harus menunda-nunda lagi. "Kami menolak ada PSU lagi,” tegasnya.
Dikatakan, hampir 2 tahun lamanya tak ada pembangunan berarti di Papua. Ia menilai, ini justru menciptakan kemunduran. Kesimpulannya yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan, bukan PSU.
"Anggaran APBD itu untuk pembangunan dan kesejahteraan tapi semua terserap oleh PSU. Kita harus akui bahwa saat ini rakyat sedang susah, jangan lagi diperparah dengan sebuah proses yang membuat masyarakat menunggu, " bebernya.
Bahkan Ismail berani menyatakan jika saat ini Papua dalam kondisi gelap. "Hampir 2 tahun tanpa pemimpin gubernur definitif, Papua gelap sehingga kami meminta MK mempertimbangkan apa yang menjadi kesusahan rakyat Papua dan segera putuskan hasil PSU yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua,” tutupnya.
Poin lain yang disampaikan yakni akibat dari ulah para elit politik, rakyat dikorbankan kemudian uang rakyat terkuras untuk kepentingan atau urusan politik, penuh retorika, rekayasa politik dan rakyat diyakini sudah muak.
“Oleh karena itu, saat ini kami bersepakat dan bermufakat kepada MK segera memutuskan hasil PSU yang sudah ditetapkan oleh KPU Papua. Sekali lagi kami mohonkan MK segera selamatkan orang Papua dari segala kesusahan yang ada,” ujarnya.
Poin terakhir yakni demi kepentingan rakyat di Provinsi Papua, para tokoh menyerukan kepada kedua kandidat yang sedang berjibaku di MK untuk mengambil jalur kompromi politik dan segera menyudahi proses yang ada di MK.
Ini semua demi rakyat dan demi pembangunan Papua untuk 5 tahun ke depan. "Kita akui saja ini sudah cukup lama. Daerah lain membangun, kita hanya berkutat dengan perselisihan," tutupnya.
Ditambahkan Paus Kogoya selaku Kepala Suku Lapago bahwa aspirasi dari masyarakat akar rumput menginginkan Papua bisa segera memulai pembangunan tanpa terus berkutat dengan isu politik.
"Masyarakat menunggu kapan pembangunan itu berjalan. Ada banyak anggaran yang terpakai namun bukan untuk pembangunan, buka untuk masyarakat. Sementara mereka butuh makan, anak harus sekolah dan memastikan kesehatan keluarga. Tapi uang tidak ada karena semua untuk PSU," bebernya.
Tokoh lainnya seperti Marthen Bunai selaku Kepala Suku Meepago, Nikodemus Kareth, Yoram Pangkali, Yohana Kambana yang menjadi tokoh perempuan selatan dan Rita Aim serta beberapa tokoh lainnya juga menyatakan hal serupa.
"Jangan rakyat dikorbankan karena politik ini. Kami butuh makan, anak-anak kami butuh sekolah dan kehidupan yang layak. Saat ini pemerintah semua fokus ke PSU, lalu anak-anak kami bagaimana," cecar Yohana.
"Sekali lagi kami menolak jika ada akhirnya PSU - PSU lagi, itu merusak semuanya. Kami cukup lama menunggu agar Papua bisa segera memiliki pemimpin, cukup sudah," tutupnya. (*)
