CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Asosiasi MRP di Tanah Papua ancam boikot Pilkada Papua Tengah.
Mereka berani melakukan itu jika ada masyarakat non Papua yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Penegasan ini bahkan telah disepakati bersama dalam pertemuan MRP se-tanah Papua di Timika baru-baru ini.
“Kami tidak mau tahu, cagub-cawagub dan cabup-cawabup di seluruh Papua harus orang asli Papua (OAP).”
“Kalau tidak, kita akan batalkan Pilkada serentak di seluruh Tanah Papua," ujar Ketua Asosiasi MRP se-Tanah Papua yang juga merupakan Ketua MRPT, Agustinus Anggaibak di ruang kerjanya, Selasa (30/4/2024).
Ia menjelaskan, hasil kesepakatan ini adalah bentuk penerapan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2 Tahun 2021 agar benar-benar terlaksana di Tanah Papua.
"OAP yang dimaksud adalah kedua orang tua asli Papua. Atau bapaknya asli Papua dan mamanya non-Papua.”
“Kalau yang bapaknya non-Papua dan mamanya Papua, itu tidak masuk kategori OAP, " katanya.
Lanjutnya, hak OAP dalam dunia politik, dalam hal ini Pileg dan Pilkada, tidak boleh direbut orang lain.
Selain itu, Asosiasi MRP tak hanya menyoroti non-OAP dalam kontestasi lima tahunan ini.
Sebaliknya, OAP yang mencalonkan diri dalam PIlkada di daerah yang bukan kampung halamannya juga bakal mendapat perhatian Asosiasi MRP.
Ia juga mengingatkan, penyelenggara Pemilu dan partai politik yang sedang membuka pendaftaran agar tidak menerima non-Papua sebagi calon kepala daerah untuk Pilkada nanti.
“Jadi stop terima non-Papua yang mendaftar di partai-partai politik," kata Anggaibak.
Menurut Anggaibak, dalam waktu dekat pihaknya juga akan bertemu Presiden dan Kemendagri untuk menyampaikan poin-poin yang disepakati bersama MRP se-tanah Papua di Timika.
" Besok, kita akan berangkat ke Jakarta ketemu Kemedagri dan Presiden.”
“Kita akan berikan penegasan kepada pimpinan pemerintahan agar mengakomodir poin-poin yang kami hasilkan salah satunya adalah pencalonan di pilkada," pungkasnya. (*)
