Golkar Tetapkan Syarat Khusus bagi Calon Ketua DPR Papua, Tan Wie Long: Ranahnya Pusat
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Golkar resmi menang Pileg 2024 di Papua usai menyabet 10 kursi di DPR Papua.
Raihan 10 kursi di pada Pileg 2024 lalu membawa partai berlambang pohon beringin ini kembali ke masa kejayaanya di Papua setelah di 2 Pemilu sebelumnya harus kalah dari Demokrat dan Nasdem.
Dengan kemenangan ini, maka demikian, palu pimpinan DPR Papua juga nantinya dipastikan akan dipegang kader Golkar yang terpilih.
Namun, hingga saat ini DPD Golkar belum memutuskan siapa yang nantinya duduk di kursi pimpinan DPR Papua.
"Ya, soal siapa nanti figur yang menjadi Ketua DPR Papua, itu nanti ranahnya ada di DPP Golkar Pusat," ucap Ketua Harian DPD Golkar Papua, Tan Wie Long saat ditemui Ceposonline.com di Kantor DPD Golkar Papua, Kota Jayapura, Sabtu (18/5/2024) malam.
Menurutnya, ada ketentuan atau acuan yang menjadi syarat sebagai Ketua DPR yang ditetapkan oleh DPP Golkar.
"Ini bukan soal perolehan suara terbanyak saja yang menjadi acuannya, tetapi ada ketentuan lainnya," ujarnya.
Menurutnya, Golkar sendiri menganut yang namanya, Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan tidak Tercela (PDLT).
PDLT ini menjadi acuan diluar dari perolehan suara terbanyak, dia sebagai kader berapa lama, jabatannya apa dan sudah berapa lama dia ada di DPR dan ini acuan lainnya.
Namun PDLT itu menjadi pokok atau kunci utama untuk melihat sosok siapa yang layak untuk menjadi Ketua DPR Papua nanti.
Pada kesempatan ini pula, Tan Wie Long menyampaikan, perolehan 10 kursi Partai Golkar di Provinsi Papua pada Pemilu lalu terjadi karena sebuah kerja keras dari para kader dan juga Partai Golkar itu sendiri.
"Jadi, ini sebuah prestasi yang kita lakukan secara bersama-sama.”
“Kita menganut sistem soliditas di dalam pekerjaan, sehingga capain hasil 10 kursi di Pemilu lalu patut disyukuri," tuturnya.
Pilkada Papua
Tan Wie Long menyampaikan, jika saat ini DPD Golkar Provinsi Papua tidak membuka pendaftaran bakal calon.
"Kami di daerah memang menerima surat dari DPP Golkar Pusat, dimana kami tidak diperbolehkan membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota,"pintanya.
Kata Mantan Ketua DPRD Mamberamo Raya ini, tentu ada pertimbangannya dari DPP Golkar, namun pihaknya menilai jika ini sebuah keputusan yang objektif untuk menghindari dan menjaga nama Partai Golkar yang sudah baik ini, hingga tidak terjadi seperti Golkar yang masa lalu.
Oleh karena kebijakan DPP Golkar tidak membuka pendaftaran itu, bukan berarti menolak para calon atau tokoh-tokoh dari luar yang mau mendaftar.
"Kita hanya bisa mengarahkan kepada pada calon yang kita lihat punya potensial untuk memimpin didaerah ini agar mereka langsung ke DPP Golkar Pusat,"sambungnya.
Ditanya apakah DPD Golkar Papua sudah punya calon tersendiri yang diusulkan ke DPP Golkar Pusat, Tan Wie Long mengaku, jika tahun lalu pihaknya sudah melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar baik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.
Di dalam rapat kerja Golkar itu salah satunya adalah, pihaknya mendengar aspirasi-aspirasi dari internal Partai Golkar.
Sehingga di dalam Rakerda Partai Golkar itu telah menghasilkan beberapa poin penting, salah satunya usulan bakal calon kepala daerah.
"Masing-masing kabupaten/kota itu sudah diusulkan bakal calon kepala daerahnya," ujar pria yang akrab disapa Along ini.
Pria yang masih aktif menjabat sebagai anggota DPR Papua ini menjelaskan, khusus untuk calon Gubernur di Provinsi Papua pada Rakerda itu diputuskan ada tiga nama yakni, Constant Karma, Abisai Rollo, dan Piter Gusbager.
Ketiga nama inipun disampaikan ke DPP Golkar Pusat.
Namun dalam perjalanannya, Abisai Rollo memutuskan untuk maju di Pilkada Kota Jayapura, sedangkan Piter Gusbager menjadi petahana pada Pilkada Keerom.
"Dari tiga usulan nama ini sekarang tinggal bapak Constant Karma.”
“Dia merupakan bagian dari penugasan DPP Golkar Pusat untuk bertanggung jawab memenangkan Pilpres dan Pileg lalu," tutup Tan Wie Long. (*)
