KPU Sebut Caleg Terpilih DPR Papua Bisa Gagal Dilantik, Kalau Tidak Bisa Penuhi Hal ini
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Calon Legislatif (Celeg) terpilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu kini terancam tidak bisa ikut dilantik.
Komisioner KPU Provinsi Papua, Yohanes Fajar Irianto mengatakan, setelah terpilih pada Pileg lalu maka ada kewajiban yang harus dipenuhi para Celeg terpilih secara administrasi.
"Jadi, ada proses administrasi yang harus dipenuhi para Celeg terpilih sebelum mereka kita usulkan untuk dilantik,"ucap Fajar Irianto.
Fajar mengaku, administrasi yang harus dipenuhi para Caleg terpilih tersebut yakni penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk itu ia meminta kepada semua Caleg terpilih di DPR Papua untuk segera menyerahkan LHKPN ke KPK RI.
Bukan hanya Caleg di DPR Papua, tetapi ini semua berlaku bagi Caleg di DPR Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
"Jadi kami KPU Papua mengingatkan hal ini untuk meningkatkan konsekuensi tak dilantik bagi caleg terpilih yang tidak melaporkan LHKPN,"tegas Fajar.
Kata Fajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2024. Di mana, setiap caleg terpilih, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melaporkan LHKPN.
Kemudian, pada ayat 2, tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada KPU RI, KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Sehingga apabila dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.
"Untuk di DPR Papua, baru berapa orang Caleg terpilih yang sudah laporkan LHKPN kepada KPK, sebagiannya belum,"terangnya.
Sambung Fajar, sesuai jadwal pleno penetapan Caleg terpilih DPR Papua pada tanggal 31 Oktober 2024 nanti.
"Batas waktu mereka menyarahkan LHKPN sampai tanggal 10 Oktober 2024 nanti, 21 hari sebelum pelantikan. Apabila sampai batas waktu itu tidak dipenuhi, maka kosekuensinya kami tidak dicamtumkan namanya untuk dilantik,"tutup Fajar Irianto.(*)
