WADUH! KPU Papua Jemput Paksa Surat Suara dari KPU Kota Jayapura, Steve Dumbon: Rekapitulasi Berjalan Lelet
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – KPU Papua akhirnya mengambil alih pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota Jayapura.
Adapun KPU Provinsi Papua menarik paksa 3 jenis surat suara di KPU Kota Jayapura pada hari Selasa (19/3/2024) pagi tadi.
Kepada Ceposonline.com, Selasa (19/3/2024) sore, Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon, mengonfirmasi hal tersebut.
"Ya, tadi pagi kami sudah tarik paksa dari KPU Kota Jayapura. Kita ambil alih plenonya untuk 3 jenis surat suara," ungkap Steve.
Pihaknya terpaksa harus ambil alih pleno tiga jenis surat suara tersebut karena rekapitulasi yang dilakukan KPU Kota Jayapura berjalan lelet atau lambat.
"Tiga jenis surat suara yang kita tarik paksa tadi pagi yakni, Pilpres, DPR RI dan DPD.”
“Selanjutnya kita akan ambil alih plenonya," terang Steve Dumbon.
Kata Steve Dumbon, untuk 2 jenis surat suara lainnya yakni DPRD dan DPR Papua, plenonya masih dilakukan oleh KPU Kota Jayapura dan masih berlangsung hingga saat ini.
"Sekarang ini kami sedang lakukan persiapan untuk pleno tiga jenis surat suara tersebut.”
“Kita pastikan akan beres hingga malam ini juga," tuturnya.
Ditanya soal alasan keterlambatan pleno di KPU Kota Jayapura tersebut, Steve Dumbon mengaku, hal ini terjadi karena pleno ditingkat PPD mengalami keterlambatan.
Terutama di tiga PPD yakni, Jayapura Selatan, Abepura dan Heram, sehingga mengakibatkan pleno di tingkat KPU Kota Jayapura terhambat.
“Bahkan di H-2, mereka baru mulai lakukan pleno, sehingga terpaksa kami tadi malam mengambil alih pleno untuk 2 PPD yakni Jayapura Selatan dan Abepura,” ujarnya.
"Sampai tadi pagi, karena waktunya sudah mepet kami paksa untuk selesaikan dengan mengambil alih dokumen 3 jenis surat suara di posko KPU Kota Jayapura untuk kita ambil alih plenonya," terangnya.
Sambung Steve Dumbon, saat ini pihaknya sedang buatkan berita acaranya, setelah itu mulai lakukan pleno untuk 3 jenis surat suara tersebut.
"Kami harus kejar waktu karena pleno tingkat nasional itu hanya tinggal menunggu provinsi Papua dan sesuai jadwalnya seharusnya pada tanggal 16 Maret 2024 lalu, tetapi ini sudah terlambat," tutup Steve Dumbon. (*)
