Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jokowi: Presiden Boleh Loh Kampanye

G
Penulis: Gratianus Silas❯
Tangkapan Layar - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Presiden boleh kampanye saat di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Tangkapan Layar - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Presiden boleh kampanye saat di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak demokrasi.


Advertisement

Demikian, dalam konteks Pemilu, setiap orang memiliki hak politik yang sama, termasuk menteri.

Bahkan, Jokowi menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja."

Advertisement

“Yang paling penting, Presiden boleh loh kampanye,” kata Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Namun, yang paling penting, sambung Jokowi, waktu kampanye itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Presiden itu boleh loh memihak,” ujarnya.

Advertisement

“Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik,” tambahnya.

“Jadi dibilang berpolitik, ya boleh. Menteri juga boleh,” pungkasnya. (*)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Nama Mantan Presiden Ikut Disebut, Yusril: Siapa Pun Bisa Diperiksa!

Nama Mantan Presiden Ikut Disebut, Yusril: Siapa Pun Bisa Diperiksa!

Tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum, termasuk bagi mantan presiden. Siapa pun yang diduga terlibat dalam suatu perkara dapat

Percepat Operasional Koperasi Desa, SK Manager hingga Sistem Gaji Diteken

Percepat Operasional Koperasi Desa, SK Manager hingga Sistem Gaji Diteken

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Me

Buntut Pidato di Sidang MPR RI, Komnas Perempuan Warning Presiden Hati-hati dalam Pernyataan Publik

Buntut Pidato di Sidang MPR RI, Komnas Perempuan Warning Presiden Hati-hati dalam Pernyataan Publik

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan meminta Presiden RI agar lebih berhati-hati dalam sikap dan pernyataan di ruang publik aga

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer