Pemprov Papua Tengah Tegaskan Evaluasi Pemerintahan Harus Berorientasi pada Masyarakat
CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi dokumen dan indikator administrasi.
“Evaluasi hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai proses penilaian administratif. Evaluasi harus kita jadikan sebagai instrumen pembinaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan daerah,” ujar Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago saat membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (31/8/2026).
Menurut Marthen, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, LPPD merupakan instrumen untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya mengetahui capaian yang telah diraih, tetapi juga dapat melihat berbagai persoalan dan tantangan yang masih dihadapi daerah.
“Hasil evaluasi harus mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan, tantangan, dan aspek yang masih perlu diperbaiki,” katanya.
Marthen mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten.
Karena itu, proses evaluasi harus dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan berbasis data agar hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap data dan informasi yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan administrasi atau capaian indikator. Lebih dari itu, hasil evaluasi harus mampu menunjukkan apakah program dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
