Asap Mulai Menyelimuti Nabire, Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat Darurat Penanganan Karhutla
CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Kepulan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai terlihat di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat darurat untuk menentukan langkah cepat penanganan karhutla, Jumat (21/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Tengah itu melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, TNI, Polri, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan rapat tersebut digelar untuk menyikapi kondisi kebakaran yang terjadi di sejumlah titik serta memastikan langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
“Sore hari ini kita ada emergency meeting yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah sehubungan dengan kondisi riil yang terjadi. Dalam beberapa jam ini kita lihat asap yang semakin nyata, dan ternyata setelah kita melakukan komunikasi dengan teman-teman dari BNPB maupun BMKG, terdapat sejumlah titik kebakaran yang berada di Kabupaten Nabire,” ujar Silwanus kepada media usai rapat.
Menurutnya, dalam rapat tersebut pemerintah bersama instansi terkait telah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan. Dari hasil pembahasan itu, telah disiapkan sejumlah langkah untuk menekan meluasnya kebakaran.
“Yang pasti sesudah pertemuan ini tim sudah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan,” katanya.
Silwanus mengatakan, pemerintah akan kembali mengumpulkan seluruh tim yang terlibat pada Senin mendatang untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan.
“Di hari Senin kita akan mengumpulkan semua tim yang terlibat dan sesudah itu akan ada pertemuan lagi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tajam agar upaya-upaya kita dalam menurunkan tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi BMKG, Agustus hingga September merupakan periode yang perlu diwaspadai karena menjadi puncak potensi kebakaran. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah praktis sejak sekarang.
“Data yang disampaikan oleh teman-teman dari BMKG, Agustus-September itu adalah puncak-puncaknya. Sehingga di Agustus dan September sudah harus ada langkah-langkah praktis yang kita lakukan,” ujarnya.
