Pj Sekda: Tahun Ini Papua Tengah Bergerak Penuh Jalankan Program Prioritas Gubernur
CEPOSONLINE.COM,NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan tahun 2026 menjadi tahun percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas yang telah dicanangkan Gubernur Papua Tengah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bekerja dalam satu arah agar visi dan misi kepala daerah dapat diwujudkan secara maksimal.
Hal itu disampaikan Silwanus saat diwawancarai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Senin (20/7/2026).
Menurut Silwanus, tugas utama seorang sekretaris daerah bukan hanya mengurus administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan seluruh OPD berjalan sebagai satu tim serta seluruh proses perencanaan dan penganggaran terlaksana sesuai ketentuan.
“Tugas seorang Sekda adalah mengadministrasikan urusan pemerintahan. Kemudian memastikan semua organisasi perangkat daerah berjalan dalam satu rel, bekerja sebagai satu tim untuk melaksanakan visi dan misi gubernur. Selain itu, kami memastikan proses perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Silwanus mengatakan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Provinsi Papua Tengah menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai capaian sekaligus memperbaiki kekurangan yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami ingin memastikan semua proses berjalan sesuai ketentuan. Memang tahun lalu masih ada beberapa kekurangan. Tahun ini kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu tahapan penting yang telah diselesaikan pemerintah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan.
“Kami sudah menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Hasil pemeriksaan BPK memberikan opini WDP dan itu menjadi catatan bagi kami. Masih ada beberapa rekomendasi yang harus kami tindak lanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan disampaikan di DPR,” jelasnya.
Silwanus menuturkan, setelah menyelesaikan tahapan tersebut, pemerintah kini mulai mempersiapkan APBD Perubahan Tahun 2026 sekaligus penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
