CEPOSONLINE.COM— NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tengah menggelar diskusi panel strategis di Hotel Karmel Kalibobo, Nabire, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan tersebut diharapkan berujung pada peningkatan PAD.
Asisten II Sekretariat Daerah, TumiraN menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berbasis regulasi dan berkeadilan.
“Potensi kita besar, khususnya disektor pertambangan, namun harus dikelola secara tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Tumiran.
Menurutnya, dasar hukum pengelolaan pertambangan sudah cukup kuat, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga Perdasus.
Namun, diperlukan aturan turunan seperti Peraturan Gubernur agar implementasi di lapangan dapat berjalan efektif.
“Pemerintah membuat regulasi, pelaku usaha menjalankan, dan masyarakat menerima manfaat. Ini harus berjalan seimbang. Kita ingin meningkatkan PAD, tetapi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Sementara narasumber dari Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral KADIN Papua Tengah, Gunawan Iskandar, memaparkan mekanisme teknis pengelolaan tambang rakyat.
Ia menjelaskan, tambang rakyat harus dikelola oleh kelompok masyarakat atau koperasi dengan luas maksimal 10 hektare, menggunakan teknologi sederhana, tanpa bahan peledak, serta tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
“Prinsipnya, tambang rakyat itu khusus untuk masyarakat. Proses perizinan saat ini melalui sistem Online Single Submission (OSS), namun disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dinas terkait, terutama terkait tata ruang dan status lahan,” jelas Gunawan.
