CEPOSONLINE.COM, MERAUKE- Anggota Komisi II DPR RI Indra menilai Lembaga Badan Pengawas Pemilu memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pemilihan umum dan Pilkada yang berintegritas dan berkeadilan.
‘’Oleh karena itu, kami dari komisi II DPR RI berjalan bersama dengan mitra kami Bawaslu ke seluruh Indonesia agar peran Bawasllu bisa lebih kuat lagi. Kalau selama ini hanya mengeluarkan rekomendasi saja, tapi kedepan peran Bawaslu ini akan menghasilkan produk hukum yang berkekuatan hukum tetap, yang produk hukumnya setara dengan KPU,’’ kata Indra Jaya saat membuka penguatan kelembagaan Bawaslu Bersama para mitra di Swiss Belhotel Merauke, Jumat (24/10/2025).
Politisi dari PKB ini menilai, peran Bawaslu selama ini masih kurang. Karena itu, pihaknya dari Komisi II DPR RI yang akan merevisi UU Pemilu di tahun 2026, sepakat untuk memperkuat peran dari Bawaslu.
‘’Secara kelembagaan, pertemuan hari ini sangat penting untuk pondasi demokrasi kita ke depan baik di Papua Selatan maupun Papua secara keseluruhan. Kita juga harus punya regulasi tersendiri ke depan agar pemilu kita ini dapat berjalan adil dan berintegritas,’’ katanya.
Dikatakan, peran Bawaslu nantinya tidak hanya melakukan pengawasan pasif tapi juga akan mengeluarkan produk hukum atau rekomendasi dan menjadi kemenangan yang signifikan.
‘’Itu yag akan buat diregulasi kedepannya. Karena itu kami dari komisi II sepakat untuk memperkuat kelembagaan dari Bawaslu,’’ terangnya.
Namun demikian, lanjutnya, untuk mencapai Pemilu yang demokratis dan berkeadilan, bukan hanya tanggung jawab dari Bawaslu tapi juga oleh seluruh stakeholder yang ada. Karena pentingnya peran stakeholder itu, maka dalam kegiatan tersebut Bawaslu menghadirkan sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan untuk memberikan berbagai masukan dalam rangka revisi UU Pemilu yang akan dimulai 2026.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman, mengungkapkan, kegiatan yang berlangsung 2 hari ini sekaligus akan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pilkada di Papua Selatan.
‘’Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan kesulitan geografis. Tapi kami berharap dapat meningkatkan kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja untuk meningkatkan kualitas pengawasan,’’ katanya.
Marman meminta berbagai stakeholder yang hadir tersebut partisipasi aktif untuk menanyakan hal-hal terkait pelaksanaan Pemilu dan rencana perubahan undang-undang untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang. (*)