Sunarjo Kritik Ketidakjelasan Petunjuk Teknis Program MBG, Soroti Kesiapan Daerah
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE - Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Sunarjo, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait ketidakjelasan petunjuk teknis, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta kesiapan pelaksanaan program di Papua Selatan.
Persoalan tersebut disampaikan Sunarjo saat mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo pada sosialisasi Program Perlindungan Sosial Generasi Emas Anak Negeri (Gemas Ha Anim) Papua Selatan Tahun Anggaran 2026 di Merauke, Kamis (5/11/2026).
Sunarjo mengungkapkan, pelaksanaan program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini masih menimbulkan berbagai persoalan di daerah.
Salah satunya menyangkut pembentukan kelompok kerja (Pokja) di tingkat provinsi dan kabupaten sebagaimana arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga menyoroti petunjuk teknis pelaksanaan program yang dinilainya terus mengalami perubahan sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas koordinasi dan pengawasan.
"Petunjuk teknisnya berubah-ubah dan sampai sekarang belum jelas," tandas Sunarjo.
Selain persoalan regulasi dan koordinasi, mantan Wakil Bupati Merauke ini mengungkapkan, kesiapan pembangunan fasilitas pendukung MBG di Papua Selatan juga belum merata.
Ia menyebutkan, dari sekitar 277 titik yang menjadi sasaran di Papua Selatan, baru sekitar 60 titik yang menunjukkan perkembangan pembangunan, sementara fasilitas yang benar-benar telah dibangun baru sekitar tiga hingga empat titik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena program MBG membutuhkan kesiapan infrastruktur, kelembagaan, dan koordinasi lintas pemerintahan agar dapat berjalan optimal.
Sunarjo juga menegaskan bahwa program MBG perlu disinergikan dengan Gerakan Emas Harapan Anak Negeri Papua Selatan karena memiliki sasaran yang hampir sama, yakni anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
