Tutup Sidang, Pimpinan DPR Papua Selatan Soroti Keterlambatan Pembahasan APBD Perubahan
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan menyoroti sejumlah persoalan yang muncul selama proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Papua Selatan.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPR Papua Selatan Heribertus Silvanus Silubun pada penutupan rapat paripurna pembahasan dan penetapan APBD Perubahan Provinsi Papua Selatan 2026, Jumat (25/9/2026).
Ketua Heribertus Silubun menyebut dinamika persidangan yang ditandai dengan maraknya interupsi, kritik dan saran keras dari fraksi, kelompok khusus, alat kelengkapan dewan hingga Badan Anggaran (Banggar), menjadi gambaran adanya sejumlah persoalan dalam proses pembahasan anggaran.
“Fakta yang berkembang dalam persidangan dewan saat ini tercermin dari maraknya interupsi anggota dewan hingga kritik dan saran yang terdengar keras dan tajam oleh fraksi maupun kelompok khusus dan badan-badan serta Badan Anggaran
dewan,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengajuan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) yang dinilai dilakukan secara mendadak, sementara waktu konsultasi ke pemerintah pusat relatif terbatas.
Kondisi tersebut, kata dia, berpengaruh terhadap tahapan persidangan dan berpotensi berdampak terhadap hasil pembahasan yang dicapai.
“Pengajuan rancangan Raperdasus yang terkesan mendadak, apalagi dibayangi dengan waktu konsultasi ke pemerintah pusat yang relatif terbatas, ternyata sangat berpengaruh terhadap tahapan persidangan, sehingga mungkin saja berdampak terhadap hasil yang kita capai,” katanya.
Selain itu, pimpinan DPR Papua Selatan menekankan pentingnya pembahasan pendahuluan antara pemerintah daerah dan DPR sebelum memasuki tahapan persidangan.
Pembahasan awal tersebut dinilai penting untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif terhadap materi yang akan dibahas, sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih efektif.
“Pembahasan pendahuluan antara pemerintah daerah dan DPR hendaknya tidak terabaikan demi penyamaan persepsi terhadap materi persidangan,” tegasnya.
Pimpinan dewan juga menyoroti terbatasnya ruang pembahasan selama masa sidang. Kondisi itu menyebabkan alat kelengkapan dewan, khususnya komisi-komisi, tidak dapat melakukan klarifikasi secara maksimal bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya.
