Gubernur Papua Selatan Soroti Empat Persoalan: Data Kesehatan, Hibah, Kewenangan SMK dan Batas Wilay
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perubahan data kesehatan dan kemiskinan, penyelesaian hibah dengan Kabupaten Merauke, kewenangan pengelolaan SMK, hingga penetapan batas wilayah.
Hal itu disampaikan Apolo saat memberikan tanggapan dalam forum evaluasi 3 terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Selasa (11/8/2026).
Apolo mengatakan, perubahan angka dalam sejumlah indikator kesehatan maupun kemiskinan tidak serta-merta menunjukkan kondisi masyarakat semakin memburuk.
Menurutnya, perubahan tersebut salah satunya disebabkan adanya perbaikan metode pendataan yang kini dilakukan lebih aktif hingga ke kampung-kampung.
“Kalau nanti terlihat ada peningkatan angka, bukan berarti kualitas kesehatan masyarakat menurun. Tetapi karena sekarang kita melakukan pendataan yang lebih luas dan lebih akurat,” kata Apolo.
Ia mencontohkan data malaria. Sebelumnya, pencatatan lebih banyak dilakukan ketika masyarakat datang ke puskesmas untuk berobat. Dengan pola tersebut, masyarakat yang mengalami malaria tetapi tidak datang ke fasilitas kesehatan berpotensi tidak tercatat.
Saat ini, petugas kesehatan mulai turun langsung ke pustu dan kampung untuk mencari serta mendata masyarakat yang mengalami malaria maupun anak-anak yang mengalami stunting.
Hal serupa dilakukan terhadap pendataan stunting. Pemerintah melibatkan tenaga kesehatan, termasuk bidan dan perawat, untuk melakukan pendataan hingga dari rumah ke rumah, terutama di wilayah yang sebelumnya sulit terjangkau pelayanan.
Menurut Apolo, pemerintah membutuhkan data yang valid dan akurat agar intervensi pembangunan dan penanganan masalah kesehatan dapat dilakukan secara tepat.
Ia juga menjelaskan perubahan metode pendataan kemiskinan. Menurutnya, penentuan masyarakat miskin tidak dapat hanya didasarkan pada kondisi fisik rumah.
“Sekarang kita data semuanya. Kita pastikan siapa yang benar-benar masuk kategori masyarakat miskin,” ujarnya.
Pendataan yang lebih akurat tersebut diperlukan agar program pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), dapat menjangkau masyarakat yang memang berhak menerima bantuan hingga ke kampung-kampung.
