Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

127 Konten Kena Moderasi, 94 atas Permintaan Komdigi. Apa yang Sebenarnya Terjadi?

E
Penulis: Elfira Halifa❯
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Sebanyak 94 dari 127 konten yang mengalami moderasi di media sosial selama April hingga Oktober 2026 disebut dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Temuan ini memicu sorotan organisasi masyarakat sipil yang menilai pemerintah perlu lebih terbuka dalam menjalankan kebijakan pembatasan konten digital.

Bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya, Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyampaikan tujuh tuntutan kepada Komdigi.

Advertisement

Mereka meminta pemerintah memastikan kebijakan moderasi konten tidak menjadi alat untuk membatasi kritik dan kebebasan berekspresi masyarakat.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam agenda debat publik di Jakarta, Selasa (17/11). Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tidak hadir dalam agenda yang membahas transparansi dan akuntabilitas kebijakan moderasi konten tersebut.

Direktur Eksekutif Remotivi, Yovantra Arief, mengatakan pihaknya masih menunggu kesediaan Komdigi untuk membuka ruang dialog secara langsung dengan masyarakat.

Advertisement

Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kebebasan masyarakat di ruang digital.

“Kini bolanya ada di Komdigi. Jika Menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ungkap Yovantra dilansir dari Jawa Pos, Rabu (18/11/2026).

Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden, juga menilai debat terbuka menjadi langkah penting agar pemerintah dapat menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan masyarakat.

“Debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik,” ujarnya.

Advertisement

Artikel Terkait

AWAS!! Ancaman Serangan Siber Meningkat, Begini Lima Kiat dari Pakar Keamanan Siber

AWAS!! Ancaman Serangan Siber Meningkat, Begini Lima Kiat dari Pakar Keamanan Siber

Ancaman serangan siber belakangan ini terus meningkat. Menyikapi hal ini, setiap warga diharapkan bisa berperan untuk menjaga keamanan siber

Komdigi: Ujaran Kebencian dan Disinformasi Wajib Di-Take Down Maksimal 4 Jam

Komdigi: Ujaran Kebencian dan Disinformasi Wajib Di-Take Down Maksimal 4 Jam

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan platform digital, termasuk media sosial, menurunkan konten ujaran kebencian

Dukung Talenta Digital Papua, Indosat Bersama Komdigi Hadirkan GSIH di Jayapura

Dukung Talenta Digital Papua, Indosat Bersama Komdigi Hadirkan GSIH di Jayapura

Generasi muda Papua kini memiliki ruang baru untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas di bidang teknologi digital.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer