Tak Ada Toleransi, Ini Penegasan Mensos Bagi Kepsek dan Guru Pelanggar Aturan Sekolah Rakyat
CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen lembaganya dalam menerapkan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap pelaku pelanggaran berat di lingkungan pendidikan Sekolah Rakyat, termasuk bagi kepala sekolah dan guru.
Pernyataan tersebut disampaikan Mensos Saifullah Yusuf selepas memimpin pelantikan 2.394 guru baru Sekolah Rakyat secara nasional di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 4 Jakarta, Kamis petang.
Dalam kesempatan itu, dia mengungkapkan pihaknya telah mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau pemecatan seketika tanpa surat peringatan terhadap sejumlah kepala sekolah dan guru yang terbukti melanggar ketentuan.
"Ya, ada beberapa yang terindikasi melakukan tiga hal itu. Jadi, bullying, kekerasan seksual dan fisik, dan yang ketiga intoleransi. Saya tidak perlu sebutkan kepala sekolah di mana, tapi ada beberapa kepala sekolah, dua di antaranya adalah kepala sekolah, ada juga guru," cetusnya.
Kementerian Sosial menilai langkah pemecatan langsung tersebut diambil sebagai bentuk bukti nyata ketegasan pemerintah dalam memberantas apa yang disebutnya sebagai dosa besar di lingkungan Sekolah Rakyat.
Saat disinggung mengenai ada tidaknya tahapan sanksi seperti surat peringatan, Saifullah memastikan bahwa tindakan tegas langsung dieksekusi apabila telah ditemukan cukup bukti.
"Nggak ada, langsung kita berhentikan. Ada cukup bukti, langsung kita berhentikan," tegasnya.
Sementara itu, untuk kasus yang melibatkan siswa, pihaknya menerapkan pendekatan yang berbeda dengan mengedepankan proses rehabilitasi serta mitigasi sesuai dengan prosedur anak di bawah umur.
"Sekolah Rakyat mengandalkan tiga pendekatan utama dalam menangani berbagai persoalan di lapangan, yakni edukasi, rehabilitasi, serta pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan keterampilan vokasi," demikian Saifullah.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
