CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Tanah Papua hingga tahun ajaran 2025-2026 masih terbatas.
Dari enam provinsi di Tanah Papua, program pendidikan yang menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem tersebut baru berjalan di tiga titik utama.
Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Regional IV Kementerian Sosial (Kemensos) RI, John Mampioper, saat memberikan paparan dalam sosialisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Merauke, Rabu (3/11/2026).
John menjelaskan bahwa Kabupaten Merauke menjadi salah satu daerah yang telah menjalankan program Sekolah Rakyat. Selain Merauke, terdapat sejumlah lokasi di Provinsi Papua yang juga menjadi tempat pelaksanaan program tersebut.
“Bapak-Ibu lihat, cuma tiga titik saja. Enam provinsi, tiga titik saja. Kita bersyukur karena Merauke menyelamatkan Papua Selatan, kemudian Timika menyelamatkan Papua Tengah, lalu Biak, Sarmi dan Jayapura menyelamatkan Provinsi Papua,” ujarnya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini Sekolah Rakyat belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Tanah Papua.
Bahkan, Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan belum memiliki lokasi pelaksanaan program tersebut.
John menjelaskan, pelaksanaan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak tahun 2025. Pada tahap awal, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat melakukan proses verifikasi serta pengecekan bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Bangunan yang telah tersedia kemudian diperiksa untuk mengetahui kelayakannya, termasuk menentukan fasilitas yang perlu direnovasi sebelum digunakan sebagai Sekolah Rakyat.
John juga menjelaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mengandalkan data akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi keluarga.
