MK Putuskan Kepala Daerah yang jadi Terdakwa Tindak Pidana Bisa Dinonaktifkan Tanpa Usulan DPRD
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 365/PUU-XXIV/2026 mengatakan, pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana tertentu dapat dilakukan tanpa harus menunggu usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dilansir dari JawaPos.com, putusan ini mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
MK menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam putusan tersebut.
Melalui pemaknaan baru itu, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD, apabila didakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi kriteria tertentu.
Kategori tindak pidana tersebut mencakup kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meski demikian, MK memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang terjadi karena kealpaan. Pengecualian juga berlaku bagi tindak pidana politik, yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif semata-mata karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dari rezim yang sedang berkuasa.
Dengan keputusan ini, mekanisme pemberhentian sementara bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang memenuhi kriteria tersebut tidak lagi mensyaratkan adanya usulan DPRD.
Selain mengubah pemaknaan Pasal 83 ayat (1), MK juga memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 83 ayat (2) UU Pemda.
