Tito Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah: Gaji Rp6 Juta, Modal Pilkada Bisa Miliaran
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap salah satu persoalan mendasar yang dinilai menjadi pemicu maraknya kasus korupsi kepala daerah, yakni tingginya biaya politik yang tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang diterima setelah menjabat.
Menurut Tito, gaji pokok kepala daerah hanya berkisar Rp6 juta per bulan, ditambah sejumlah tunjangan.
Nilai tersebut dinilai sangat jauh dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan saat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Gajinya pun berapa? Gajinya kepala daerah itu Rp6 juta lebih. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu," ujar Tito, saat rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Ia mengatakan, tingginya ongkos politik membuat banyak kepala daerah harus mengeluarkan dana besar sejak proses pencalonan, pembentukan tim sukses, hingga pelaksanaan kampanye.
Menurut Tito, kondisi tersebut menjadi salah satu akar persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.
"Kita tahu bahwa biaya rekrutmen mereka tidak murah. Untuk menjadi kepala daerah itu tidak gratis”
“Harus menyiapkan tim sukses, menyiapkan kampanye, dan semuanya membutuhkan biaya yang tinggi," katanya.
Tito menilai, ketika pendapatan resmi yang diterima tidak mampu menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan, sebagian kepala daerah kemudian mencari sumber pendapatan lain melalui cara-cara yang melanggar hukum.
"Ini salah satu akar masalah. Mereka mengeluarkan biaya besar, sementara take home pay atau pendapatan yang diterima tidak mampu menutup biaya tersebut. Akhirnya mencari peluang," ujarnya.
