Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sering Terjadi Pelanggaran HAM, Natalius Pigai Dorong HAM Jadi Buku Pelajaran Wajib di Sekolah

A
Penulis: Agung Trihandono❯
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (29/6/2026).(CEPOSONLINE.COM/ ANTARA FOTO/Fauzan)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (29/6/2026). (CEPOSONLINE.COM/ ANTARA FOTO/Fauzan)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Masih sering terjadinya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk di Papua, menjadi perhatian serius dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.

Karena itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong agar materi HAM diajarkan secara khusus dalam sistem pendidikan nasional melalui buku panduan tersendiri.  Bukan sekadar menjadi bagian atau sisipan dalam mata pelajaran lain.

Pigai mengatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan mengenai usulan tersebut.

Advertisement

Ia menyampaikan hal itu saat meresmikan Pusat Studi HAM di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa.

Menurut Pigai, pemahaman mengenai HAM perlu diberikan secara lebih terstruktur kepada peserta didik karena prinsip HAM melekat pada setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia.

"Menteri Pendidikan hanya minta, 'Pak Pigai, bolehkah kami kasih bab dalam pendidikan?' Jadi bab satu bidang HAM, baru nanti yang bab-bab. Cuma kita alokasikan bab, saya tidak mau. Saya minta satu buku sendiri sebagai buku yang wajib diajarkan," ujar Pigai.

Advertisement

Ia mengatakan pendidikan HAM perlu diperkuat sebagai bagian dari pembentukan pengetahuan, etika, dan kesadaran peserta didik mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Pigai mengatakan dirinya juga mengusulkan adanya alokasi khusus bagi materi HAM dalam kurikulum pendidikan nasional.

Ia menyebut porsi tersebut dapat ditempatkan dalam muatan pendidikan etika dan moral, meskipun gagasan itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Ia menegaskan upaya tersebut merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan penyesuaian kebijakan, termasuk apabila nantinya terdapat perubahan undang-undang ataupun kurikulum nasional.

Advertisement

Artikel Terkait

Bangun Bisnis Bermartabat, Menteri Natalius: Perusahaan Terapkan Prinsip Bisnis Berbasis HAM!

Bangun Bisnis Bermartabat, Menteri Natalius: Perusahaan Terapkan Prinsip Bisnis Berbasis HAM!

Pemerintah mendorong regulasi yang bisa dijadikan acuan untuk memperkuat penerapan standar bisnis berbasis HAM di Indonesia.

Inpres Direvisi, Menteri Pigai: Hak 7.000 Korban Pelanggaran HAM Berat Segera Dipulihkan

Inpres Direvisi, Menteri Pigai: Hak 7.000 Korban Pelanggaran HAM Berat Segera Dipulihkan

Kabar baik bagi para korban pelanggaran HAM berat di Indonesia, pemerintah kini sedang merevisi Inpres yang jadi pedoman bagi pemulihan para

Natalius Pigai Tak Takut Dicopot: Saya Kerja Saja, Presiden yang Menilai

Natalius Pigai Tak Takut Dicopot: Saya Kerja Saja, Presiden yang Menilai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tidak takut jika dirinya dicopot dari jabatan menteri menyusul isu reshuffle kabinet

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer