Ternyata Ada Data Ganda Sekitar 6 Juta Penerima MBG dan SPPG Belum Dilengkapi SLHS
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Badan Gizi Nasional (BGN) merapikan dan terus mengintegrasikan sistem data lintas kementerian/lembaga untuk memastikan tidak ada identitas ganda penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ada beberapa contoh, misalnya ada anak yang terdata di madrasah tsanawiyah, tetapi juga merupakan santri pondok pesantren. Di data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ia tercatat sebagai siswa, di Kementerian Agama, ia tercatat sebagai santri, nah, data seperti itu kita rapikan semua," kata Kepala BGN Sudaryono di Jakarta pada Kamis.
Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sudaryono juga mengatakan pihaknya tengah mengurangi enam juta data ganda dengan terus berkoordinasi bersama Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kemenag, Kemenkes, agar semua data bisa saling terhubung sehingga tidak ada identitas ganda.
"Kalau tidak salah ada pengurangan sekitar enam juta data ganda," ucap Sudaryono.
Kepala BGN juga mengemukakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diberikan waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk melengkapi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
"Ternyata ada dapur-dapur yang sudah lama beroperasi tetapi belum melengkapi SLHS. Kami menduga salah satu penyebab yang menjadi perhatian adalah kalau dapurnya tidak memenuhi standar higienis tentu berbahaya, oleh karena itu, kami beri kesempatan sampai 10 Agustus untuk melengkapinya, kalau ternyata sampai tanggal 10 Agustus tidak diurus, tentu akan kita investigasi," paparnya. (*)
Sudaryono juga mengungkapkan pihaknya mempercepat pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program MBG dan menargetkan penyelesaiannya dalam waktu satu minggu ke depan.
Percepatan tersebut dilakukan melalui pendekatan berbasis data agar pelaksanaan program benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan, di antaranya wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan daerah 3T lainnya.
"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," katanya.
Ia juga mengemukakan, pembangunan SPPG di wilayah 3T diprioritaskan karena di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat rata-rata mengalami prevalensi stunting yang tinggi.
