Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Papua Selatan Minta BGN Percepat Izin Dapur MBG di Wilayah 3T

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Soleman Jambormias mewakili gubernur Papua Selatan saat memberikan arahan pada peresmian SPPG Merauke Kelapa Lima, Jumat (2/10/2026) (CEPOSONLINE.COM/SULO)
Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Soleman Jambormias mewakili gubernur Papua Selatan saat memberikan arahan pada peresmian SPPG Merauke Kelapa Lima, Jumat (2/10/2026)  (CEPOSONLINE.COM/SULO) 

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pemberian izin operasional bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah siap beroperasi namun hingga kini belum mendapatkan izin.


Permintaan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Soleman Jambormias mewakili gubernur saat pelaksanaan peresmian dua dapur SPPG di Merauke, Jumat (2/10/2026). 


Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai percepatan izin operasional penting agar semakin banyak masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dapat segera menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Advertisement


 “Sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang punya kebutuhan dan banyak dapur juga yang sudah diusahakan, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan izin dan belum diperbolehkan untuk beroperasi,”  kata Soleman. 


Pemprov Papua Selatan, lanjutnya, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG dan berharap tim BGN yang datang ke Merauke dapat membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.


“Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung secara penuh. Kiranya bapak-bapak dari Badan Gizi Nasional kembali ke pusat dapat memberikan izin kepada dapur-dapur yang sampai saat ini sesungguhnya sudah siap tetapi belum beroperasi,” katanya.

Advertisement


Menurutnya, percepatan operasional dapur SPPG akan memungkinkan penerima manfaat di Papua Selatan memperoleh hak mereka, termasuk masyarakat yang berada di wilayah 3T.


Ia menekankan wilayah 3T justru harus mendapat perhatian khusus karena kebutuhan terhadap makanan bergizi masih sangat besar. Terlebih, banyak sekolah di kampung-kampung yang sebagian besar siswanya merupakan anak-anak asli Papua.


“Masih banyak karena di daerah 3T justru itu yang sangat membutuhkan. Saudara-saudara kita di kampung-kampung, sekolah-sekolah di kampung-kampung itu 90 persen anak-anak asli Papua yang membutuhkan makanan bergizi gratis di sana,” ujarnya.


Ia juga menyampaikan pesan Gubernur Papua Selatan agar wilayah 3T menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program MBG di Papua Selatan.

Advertisement
Editor : Weny Firmansyah

Artikel Terkait

Soroti Karhutla hingga Pemadaman Listrik Berulang, GMNI Gelar Aksi Demo Damai 

Soroti Karhutla hingga Pemadaman Listrik Berulang, GMNI Gelar Aksi Demo Damai 

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Merauke menggelar aksi damai dengan menyuarakan sejumlah per

Titik Panas Karhutla di Papua Selatan Menurun, 203 Hotspot Terdeteksi di Merauke

Titik Panas Karhutla di Papua Selatan Menurun, 203 Hotspot Terdeteksi di Merauke

Jumlah titik panas atau hotspot yang terpantau melalui satelit di wilayah Provinsi Papua Selatan mulai mengalami penurunan dibandingkan bula

Duta Besar Vatikan Kunjungi Papua Selatan, Hadiri Misa Pemakaman Uskup Agats

Duta Besar Vatikan Kunjungi Papua Selatan, Hadiri Misa Pemakaman Uskup Agats

Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Walter Erbi, dijadwalkan melakukan kunjungan apostolik ke wilayah Keuskupan Agung Merauke dan Keusk

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer