Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Warning Soal Kewajiban Evaluasi Besaran Ganti Rugi Keterlambatan Penerbangan, Begini Aturannya

A
Penulis: Agung Trihandono❯
Tangkapan layar - Kuasa hukum DPR RI Martin Daniel Tumbelaka membacakan keterangannya dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Penerbangan secara daring di Ruang Rapat Utama Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (20/7/2026). (ANTARA/HO-YouTube Mahkamah Konstitusi)
Tangkapan layar - Kuasa hukum DPR RI Martin Daniel Tumbelaka membacakan keterangannya dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Penerbangan secara daring di Ruang Rapat Utama Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (20/7/2026). (ANTARA/HO-YouTube Mahkamah Konstitusi)


Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) RI mengingatkan adanya kewajiban evaluasi secara berkala besaran ganti kerugian atas keterlambatan (delay) penerbangan yang diamanatkan Undang-Undang Penerbangan kepada Kementerian Perhubungan.

Amanat evaluasi secara berkala tersebut tertuang dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan).

"Pasal 172 Undang-Undang Penerbangan telah mengamanatkan menteri yang membidangi urusan penerbangan untuk melakukan evaluasi penerbangan untuk melakukan evaluasi besaran ganti kerugian paling sedikit satu kali dalam setahun,” kata kuasa hukum DPR RI Martin Daniel Tumbelaka dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin.

Advertisement

Martin yang mengikuti persidangan secara daring mengatakan pemberian besaran ganti kerugian bersifat dinamis dan sejalan dengan pemenuhan nilai keadilan bagi penumpang dan maskapai.

Sistem ganti kerugian atas keterlambatan dalam UU Penerbangan, lanjut dia, dirancang tidak statis dan senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, standar hidup masyarakat serta kondisi usaha jasa angkutan udara.

Dia menjelaskan terdapat banyak variabel yang dapat menentukan besaran kerugian yang dialami oleh penumpang.

Advertisement

Variabel tersebut tidak hanya meliputi durasi keterlambatan dan rute penerbangan, melainkan juga waktu terjadinya keterlambatan, ketersediaan alternatif moda transportasi lain, keterlambatan pada penerbangan lanjutan serta variabel lain yang turut mempengaruhi besaran kerugian yang dialami penumpang.

"Pasal 170 UU Penerbangan mendelegasikan pengaturannya lebih lanjut dalam peraturan menteri," ujarnya seperti dilansir ANTARA, Senin (20/7/2026). 

Bentuk pertanggungjawaban maskapai diarahkan melalui mekanisme pemberian ganti kerugian yang di atur dalam Pasal 170 UU Penerbangan.

Melalui mekanisme penyelesaian tersebut, lanjut dia, pemenuhan kompensasi bagi penumpang dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien.

Advertisement
Editor : Elfira Halifa

Artikel Terkait

Sudah 21 Kali Terbang, Begini Upaya Mendatangkan Hujan untuk Padamkan Karhutla di Papua Selatan

Sudah 21 Kali Terbang, Begini Upaya Mendatangkan Hujan untuk Padamkan Karhutla di Papua Selatan

Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Papua Selatan terus diintensifkan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OM

Dampak Karhutla Meluas, Calon Penumpang Wajib Rutin Cek Status Penerbangan

Dampak Karhutla Meluas, Calon Penumpang Wajib Rutin Cek Status Penerbangan

Dampak kebakaran hutan dan lahan  (Karhutla) yang terus meluas, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tapi juga mengganggu jadwal

12 Penerbangan di Sentani Terganggu, 1.491 Penumpang Terdampak

12 Penerbangan di Sentani Terganggu, 1.491 Penumpang Terdampak

Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Sentani Jayapura. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer