Tito Karnavian Sebut Ada 39 Daerah Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Siapkan 4 Solusi
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan masih terdapat 39 Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghadapi tekanan fiskal serius hingga kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Adapun kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan reformasi birokrasi dan penyelesaian tenaga honorer di daerah.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Tito Karnavian mengatakan, puluhan daerah tersebut memiliki kemampuan fiskal yang terbatas.
Namun porsi belanja pegawai telah melampaui batas ideal dan bahkan mencapai lebih dari 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau tidak salah ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentu akan berat. Karena itu, mungkin perlu dilakukan penambahan melalui Transfer ke Daerah (TKD),"ucap Tito Karnavian.
Menurutnya, tingginya belanja pegawai membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
Akibatnya, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta kebutuhan strategis lainnya menjadi terbatas.
Di sisi lain, banyak daerah memiliki kapasitas PAD yang masih rendah sehingga sulit menutupi tambahan kebutuhan anggaran akibat pengangkatan PPPK yang dilakukan secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.
Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menegaskan tidak akan mengambil langkah pemutusan hubungan kerja atau pengurangan pegawai.
Sebaliknya, pemerintah berupaya mencari solusi agar daerah tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK tanpa mengganggu stabilitas pelayanan publik.
