CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Kabar menggembirakan datang bagi jutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia.
Kini Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan PPPK daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama bagi tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan.
Selain meminta pembiayaan PPPK dialihkan ke APBN, Komisi II juga mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait relaksasi belanja pegawai di daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah yang selama ini kesulitan membayar gaji PPPK akibat keterbatasan anggaran.
Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia, Nur Baitih, menyambut positif kebijakan tersebut.
