Kabar Mengejutkan! PPPK Paruh Waktu Terancam Dialihkan ke Outsourcing
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Indonesia terancam berada dalam ketidakpastian.
Rencana pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi tenaga outsourcing memicu gelombang penolakan dari berbagai kalangan, termasuk Aliansi R2 R3 Indonesia.
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika mengatakan, pihaknya menolak keras kebijakan yang dinilai dapat menghapus status ASN para PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya telah melalui proses penataan tenaga non-ASN dan tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Adapun kekhawatiran pihaknya itu muncul setelah adanya informasi mengenai rencana Pemerintah Kota Medan yang akan mengalihkan PPPK Paruh Waktu menjadi tenaga outsourcing.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, ia khawatir langkah serupa akan diikuti oleh daerah lain.
“PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari solusi pemerintah dalam penataan tenaga non-ASN,"ungkap Mahardika dikutip dari JPNN.com
Menurutnya Mahardika, jika PPPK Paruh Waktu tersebut dialihkan menjadi outsourcing, maka pegawai yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan penataan akan dirugikan.
Selain menyoroti ancaman pengalihan status, Faisol juga mengungkap sejumlah persoalan yang masih dihadapi PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah.
Salah satunya terjadi di Kabupaten Merangin, di mana sejumlah PPPK Paruh Waktu yang telah dilantik dikabarkan belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Ia mempertanyakan alasan yang menyebut para pegawai tersebut tidak terdata, padahal mereka sebelumnya telah mengikuti seleksi PPPK Tahun 2024.
