Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Natalius Pigai: Jika Polisi Bisa Masuk Jabatan Sipil, Mengapa Tidak Sebaliknya?

E
Penulis: Elfira Halifa❯
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menegaskan usulannya agar kalangan sipil profesional diberi ruang untuk menduduki sejumlah jabatan strategis non-operasional di lingkungan Polri.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara demokrasi modern melalui mekanisme pengawasan sipil atau civilian oversight.

"Kenapa saya bilang warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri? Semua negara modern di dunia menerapkan apa yang dinamakan civilian oversight," kata Pigai saat menghadiri Kongres XI Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Jembrana, Bali, Sabtu (6/6/2026).

Advertisement

Dikutip dari detikbali, Pigai menjelaskan, keterlibatan warga sipil dalam struktur kepemimpinan kepolisian bukanlah hal baru. Ia mencontohkan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Belanda yang menerapkan pengawasan sipil terhadap institusi kepolisian.

Menurut dia, meskipun posisi-posisi tertentu diisi oleh kalangan sipil, tugas teknis dan operasional kepolisian tetap dijalankan oleh personel polisi profesional.

"Operasionalnya dipegang polisi, tetapi pimpinan tertingginya selalu sipil. Karena negara-negara maju menggunakan konsep civilian oversight, maka Indonesia juga bisa menerapkan hal tersebut," ujarnya.

Advertisement

Pigai menegaskan usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka peluang jabatan Kapolri diisi oleh warga sipil. Fokus utama yang diusulkannya adalah jabatan-jabatan struktural yang bersifat administratif dan manajerial.

Beberapa posisi yang dinilai dapat diisi oleh profesional sipil antara lain bidang keuangan, perencanaan, pengembangan teknologi, sumber daya manusia (SDM), hingga pengawasan dan tata kelola organisasi.

Menteri HAM itu bahkan mengkritik sejumlah pihak yang menilai konsep tersebut tidak memiliki preseden di negara lain.

"Kalau ada pengamat atau ahli hukum yang mengatakan tidak ada pimpinan polisi di dunia ini yang berasal dari sipil, itu artinya mereka keliru atau bodoh”

Advertisement
Editor : Elfira Halifa

Artikel Terkait

Bangun Bisnis Bermartabat, Menteri Natalius: Perusahaan Terapkan Prinsip Bisnis Berbasis HAM!

Bangun Bisnis Bermartabat, Menteri Natalius: Perusahaan Terapkan Prinsip Bisnis Berbasis HAM!

Pemerintah mendorong regulasi yang bisa dijadikan acuan untuk memperkuat penerapan standar bisnis berbasis HAM di Indonesia.

Inpres Direvisi, Menteri Pigai: Hak 7.000 Korban Pelanggaran HAM Berat Segera Dipulihkan

Inpres Direvisi, Menteri Pigai: Hak 7.000 Korban Pelanggaran HAM Berat Segera Dipulihkan

Kabar baik bagi para korban pelanggaran HAM berat di Indonesia, pemerintah kini sedang merevisi Inpres yang jadi pedoman bagi pemulihan para

Natalius Pigai Tak Takut Dicopot: Saya Kerja Saja, Presiden yang Menilai

Natalius Pigai Tak Takut Dicopot: Saya Kerja Saja, Presiden yang Menilai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tidak takut jika dirinya dicopot dari jabatan menteri menyusul isu reshuffle kabinet

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer