Koalisi Perempuan Indonesia Desak Demokrasi Feminis, Soroti Dominasi Patriarki

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Koalisi Perempuan Indonesia menegaskan kembali posisi perempuan sebagai aktor utama dalam perubahan sosial, politik, dan lingkungan melalui Forum Konsolidasi Nasional Perempuan yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026).

Forum ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Kongres Nasional ke-VI KPI, sekaligus momentum konsolidasi nasional untuk merespons berbagai tantangan ketidakadilan struktural yang masih dialami perempuan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal KPI, Mike Verawati menyebut forum tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat arah gerakan perempuan ke depan.

Ia menegaskan perempuan kini tidak lagi berada pada posisi pinggiran, melainkan menjadi bagian penting dalam proses perubahan sosial.

“Perempuan tidak lagi berada pada posisi marginal, melainkan sebagai aktor penting dalam mendorong perubahan sosial,” ujarnya.

Dalam forum itu, KPI mengangkat sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi perempuan, mulai dari kesenjangan upah, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan permodalan, hingga rendahnya keterwakilan perempuan di ruang politik.

Data KPI menunjukkan, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 baru mencapai 22 persen. Sementara di tingkat DPRD provinsi, angka keterwakilan lebih rendah, yakni 16 persen, meski dorongan kuota 30 persen terus diperjuangkan.

Selain itu, KPI juga menyoroti ancaman terhadap demokrasi dan menyempitnya ruang sipil yang berdampak pada kebebasan berekspresi perempuan, termasuk di ruang digital.

KPI menilai diperlukan pendekatan demokrasi yang berperspektif feminis untuk menghadapi berbagai praktik ketidakadilan dan kecenderungan otoritarianisme yang masih muncul.

“Hari ini kita memulai konsolidasi sebagai bagian dari mandat organisasi untuk memperkuat arah gerakan ke depan”