CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Uji coba pendaratan pesawat tempur TNI AU di Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, pada Rabu (11/2) berjalan sukses.
Tidak hanya Super Tucano, penerbang F-16 Fighting Falcon juga sukses mendaratkan jet tempur tersebut di atas aspal jalan tol di wilayah Lampung tersebut.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menyaksikan langsung uji coba tersebut. Menurut dia, keberhasilan pilot-pilot TNI AU mendaratkan pesawat tempur di jalan tol merupakan tonggak baru dalam sejarah Angkatan Udara Indonesia.
”Ini merupakan suatu tonggak ataupun milestone yang cukup bagus. Artinya terkait dengan sistem pertahanan kita.
Sistem pertahanan kita itu adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta.
Artinya petahana itu bukan urusan TNI saja, tidak. Tapi, seluruh elemen masyarakat itu terlibat aktif di dalam pertahanan negara kita,” kata dia dikutip dari JawaPos.com Kamis pagi (12/2/2026).
Menurut Donny, uji coba pendaratan pesawat tempur di jalan tol melibatkan beberapa elemen.
Mulai Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pengelola jalan tol, serta TNI AU. Tidak lupa, dukungan dari masyarakat juga penting.
Menurut dia, itu menunjukkan bahwa sistem pertahanan Indonesia sudah bekerja dengan baik.
”Jadi, ini adalah milestone yang sangat baik dan kedepannya ini nanti kita akan lanjutkan.
Tidak hanya di sini (Lampung), di beberapa tempat di Indonesia kita akan bangun jalan tol yang juga dapat difungsikan sebagai runway,” ucap Donny.
Menurut dia, Pemerintah Indonesia sudah memiliki roadmap jalan tol dan pembangunan jalan tol yang memenuhi syarat untuk dijadikan runway.
Sehingga sewaktu-waktu saat dibutuhkan, jalan tol tersebut bisa digunakan untuk mendaratkan pesawat.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, pemanfaatan jalan tol sebagai landasan alternatif hanya bersifat situasional.
Tujuannya untuk memperkuat kesiapsiagaan operasional TNI AU dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman.
”Tanpa mengurangi fungsi utama jalan tol sebagai sarana transportasi publik maupun kepentingan masyarakat,” tegasnya. (*)
