Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PSU Semakin Dekat, Wamendagri Perintahkan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor!

G
Penulis: Gratianus Silas❯
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Kantor Kemendagri Jakarta.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Kantor Kemendagri Jakarta.

CEPOSONLINE.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengimbau pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi lintas sektor.


Advertisement

Hal ini disampaikan Wamendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan PSU dan Pilkada Ulang di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.

Apalagi, mengingat bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tinggal menghitung hari.

Adapun PSU maupun Pilkada Ulang bakal digelar pada 6 Agustus 2025.

Advertisement

Oleh karenanya, Wamendagri Ribka Haluk meminta agar koordinasi dilakukan secara vertikal maupun horizontal.

Pasalnya, menurut mantan Gubernur Papua Tengah ini, koordinasi menjadi kunci dalam percepatan persiapan, sertapula menjaga stabilitas keamanan menuju pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang.

“Harus betul-betul kita siapkan.”

Advertisement

“Kita menutupi semua celah ya, baik dari sisi keuangannya, kemudian koordinasi lintas sektor, terus dari sisi keamanannya,” jelas Ribka.

Lebih lanjut, Ribka terus mendorong agar pemerintah secara aktif memantau seluruh persiapan hingga hari pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang benar-benar terlaksana.

“Terus meningkatkan monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi ya ini juga dan kita seperti yang kita lakukan hari ini,” sambungnya lagi.

Pada dasarnya, Wamendagri menekankan pentingnya kesiapan strategi mitigasi menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang di sejumlah daerah di Indonesia.

Ia menilai upaya tersebut perlu disiapkan secara matang untuk mengantisipasi potensi terjadinya PSU dan Pilkada berulang di masa mendatang.

“Untuk strategi upaya mitigasinya harus bagus, ini kita harus siapkan skema, misalnya ada PSU lagi (kita bisa antisipasi), apa yang kita lakukan,” pungkasnya. (*)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Apolo Safanpo Dukung Pendekatan Geokultural untuk Pembangunan Papua Damai dan Berkelanjutan

Apolo Safanpo Dukung Pendekatan Geokultural untuk Pembangunan Papua Damai dan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung pendekatan geokultural dalam mewujudkan pembangunan Papua yang damai, bermartabat

Benarkah Definisi OAP Akan Diubah? Kemendagri Tegaskan Hal Ini

Benarkah Definisi OAP Akan Diubah? Kemendagri Tegaskan Hal Ini

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah informasi yang beredar mengenai rencana pemerintah mengubah atau mendefinisikan ulang orang

Wamendagri Desak Pemda se-Tanah Papua Percepat Dana Otsus, Pendidikan hingga Kesehatan

Wamendagri Desak Pemda se-Tanah Papua Percepat Dana Otsus, Pendidikan hingga Kesehatan

Pemerintah daerah se-Tanah Papua diminta tidak lagi menunda penyaluran dana otonomi khusus (otsus) tahap II tahun anggaran 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer