Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tok, Hakim Jatuhkan Pidana 8 Tahun Penjara Kepada Lukas Enembe 

A
Penulis: Administrator❯
Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe saat menjalani persidangan (FOTO : Dokumen/JAWA POS)
Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe saat menjalani persidangan (FOTO : Dokumen/JAWA POS)
JAYAPURA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menjatuhkan pidana penjara 8 tahun kepada mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam Kasus Suap dan Gratifikasi, pada sidang Vonis yang digelar, Kamis (19/10) sore.

"Menjatuhkan pidana penjara selaman 8 tahun dan denda 500 juta kepada saudara Lukas Enembe," kata Hakim Ketua, Rianto. Saat membacakan amar putusan.

https://youtu.be/TPONz2ENi3I?si=eyFKZiCHucZc1HxR

Selain itu, pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Dan menetapkan yang bersangkutan tetap berada di tahanan.

Usai pembacaan amar putusan tersebut, kuasa Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattayona dengan tegas menolak putusan tersebut.

"Kami menolak putusan ini yang mulia," tegas Petrus.

Sekedar diketahui, Lukas Enembe merupakan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Papua 2013-2023. Dalam sidang yang digelar Rabu (13/9) lalu, Lukas dituntut 10,5 tahun penjara dan ganti rugi Rp 47,8 M. (*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gara-gara Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe, Persipura Jadi Tim Musafir di Putaran Pertama

Gara-gara Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe, Persipura Jadi Tim Musafir di Putaran Pertama

Tim Persipura Jayapura dipastikan menjadi tim musafir pada putaran pertama kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Kredit Fiktif Rp188 Miliar, Dua Aset Terpidana Bank Papua Laku Dilelang Rp917 Juta

Kredit Fiktif Rp188 Miliar, Dua Aset Terpidana Bank Papua Laku Dilelang Rp917 Juta

 Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp917.497.000 melalui pelelangan dua aset milik terpidana kasu

Definisi Ulang Korupsi, Yusril: Scope  Lebih Luas dan Penindakan Lebih Efektif 

Definisi Ulang Korupsi, Yusril: Scope  Lebih Luas dan Penindakan Lebih Efektif 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa definisi ulang korupsi harus punya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer