KPK dan ASN Nyaleg Wajib Mengundurkan Diri

SENTANI-Pesta demokrasi Pemilu serentak tahun 2024 tampaknya dimanfaatkan juga oleh ASN di lingkungan pemerintah maupun Kepala Pemerintahan Kampung (KPK) untuk maju menjadi calon legislatif, sehingga konsekuensinya jika sudah positif nyaleg dan mendaftar di KPU setempat lalu sudah ditetapkan, maka ASN maupun KPK wajib membuat surat pengunduran diri dan diberikan kepada pemerintah daerah setempat.

Mengenai hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima data dari KPU. Ada beberapa KPK yang maju dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Jayapura dan saat ini DPMK masih melakukan verifikasi data yang diberikan KPU kabupaten, siapa saja Caleg dari KPK yang mendaftar.

"Saya sudah menerima data dari KPU ada KPK yang aktif menjabat mendaftarkan diri nyaleg tahun 2024, dan saya sedang lakukan cek data namanya dan dari kampung mana,"ungkapnya.

Diakui, bagi KPK yang nyaleg dan sudah ditetapkan namanya di KPU, maka KPK tidak bisa lagi mencairkan dana kampung dan KPK yang sudah nyaleg tidak bisa lagi menggunakan dana kampung. Mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya nanti diganti oleh Plt.

"Pada prinsipnya kami pemerintah harus mengambil langkah-langkah cepat, dan tidak tinggal diam, tetap akan melihat semuanya berdasarkan data yang akurat dan jelas dari KPU," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, bahwa jika ada ASN aktif dan KPK aktif akan mencalonkan diri menjadi Caleg maka dia wajib mengundurkan diri dari jabatannya saat ini, sehingga tidak mempengaruhi pekerjannya dan ini sudah aturan.

Untuk itu, diharapkan Pemkab Jayapura melalui OPD teknis bisa melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Jayapura untuk meminta data, mana saja ASN dan KPK yang nyaleg pada Pemilu 2024, untuk dilakukan validasi jika benar-benar sudah ditetapkan nyaleg maka diminta membuat surat pengunduran diri.(dil/ary)