JAYAPURA - Upaya pembebasan pilot Susi Air hingga kini masih jalan di tempat, padahal Philip Mark Mehrtens sudah sejak Februari lalu disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Salah satu politikus senior Papua Paskalis Kosay mengkhawatirkan ultimatum ancaman mati terhadap pilot Susi Air oleh TPNPB OPM semakin dekat. Namun tidak ada tanda-tanda upaya yang jelas dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah New Zeland dalam pembebasan seorang pilot Susi Air itu.
Ia mengatakan teritung sudah lima bulan sejak 7 Februari 2023 nasibnya digenggam Egianus Kogoya cs di hutan belantara Ndugama.
"Ancaman mereka dua bulan lagi akan dibunuh jika Pemerintah Indonesia tidak segera mengambil langkah-langkah pembebasan sandera," katanya di Jayapura, Senin, (26/6).
Dikatakan, tuntutan mereka negosiasi dan dialog kedua pihak untuk pengakuan kedaulatan Papua sebagai negara merdeka, akan tetapi pemerintah tidak ada solusi.
'Rupanya dalam pandangan pemerintah Indonesia, tawaran dan tuntutan TPNPB tersebut keterlaluan dan sulit direspon. Lantas kemudian, pemerintah Indonesia lebih merespon dengan langkah operasi militer pembebasan sandera tersebut," katanya menyayangkan sikap itu.
Politisi senior Golkar itu juga mengatakan faktanya tidak mudah walaupun pembebasan dengan upaya operasi militer, sementara batas waktu ultimatum Egianus Cs semakin dekat .
"Seandainya batas ultimatum terlewati dan sang pilot Philip Mark Mehrtens dibunuh , bagaimana ceritanya. Mesti dipertimbangkan baik dari segala aspek," tegas Kosay yang juga mantan anggota DPR RI itu.
Ia mengatakan bahwa, aspek politik dan pertahanan jelas kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia semakin terpuruk. Demikian pula , posisi TPNPB semakin disudutkan oleh masyarakat Internasional.
Sehingga Kosay berpendapat hari ini Indonesia tinggal memilih , mau supaya kredibilitas internasional turun atau memilih jalan damai dengan menawarkan jalan dialog dan negosiasi.
"Lebih bermartabat sebaiknya pemerintah menempuh jalan damai dengan pendekatan dialog dan negosiasi. Oleh karena itu libatkanlah peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat atau libatkan peran pihak ketiga sebagai mediator. Jangan tinggalkan diam terlalu lama sebab korban sandera ini adalah warga negara asing," katanya.
"Karena itu Indonesia harus tunjukan niat baik dengan minimal ada upaya mencari jalan damai pembebasan sandera ini melancarkan bekerja sama dengan siapa saja termasuk pemerintah Selandia Baru atau Badan kemanusiaan PBB sekalipun," ujarnya.
Sementara itu, penanggungjawab politik perjuangan bangsa Papua, Chr'Com of OPM TPNPB Jeffrey P Bomanak mengatakan Brigadir Lagian Mas Koko memberikan waktu 2 bulan untuk Indonesia segera merasakan negosiasi bersama.
"Mengapa Indonesia tidak mampu lakukan external negotiation dengan OPM dan Indonesia terus mencari kambing hitam dengan sikap yang status quo telah terbukti membunuh diri sendiri dengan mengorbankan 26 Anggota TNI di Ndugama Darakma," katanya.
Dikatakan bahwa, Indonesia sebagai negara harus bertanggung jawab menjamin hak hidup Kapten pilot Philip Martin ketika tidak maka Indonesia melanggar hak asasi manusia dan sudah kami sampaikan berkali-kali bahwa jika Kapten Pilot Philip Marhtens ditembak oleh militer kami TPNPB OPM maka yang akan bertanggung jawab adalah pemerintahan Indonesia. (oel/wen)
