MBG Nabire Comeback 31 Maret, Koordinator BGN Nabire: Armada Kotor Tak Boleh Beroperasi
CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire dipastikan kembali berjalan mulai 31 Maret 2026.
Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan standar kebersihan ketat, khususnya pada armada distribusi makanan yang akan digunakan untuk menjangkau peserta didik di berbagai sekolah.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Marsel Asyerem menjelaskan, Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan kembali mendistribusikan makanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“ Kesiapan operasional tidak hanya difokuskan pada dapur, tetapi juga pada sistem distribusi yang dinilai krusial dalam menjaga kualitas makanan,” ujar Koordinator BGN Nabire, Marsel Asyerem kepada media ini via seluler, Senin, (30/3/2026).
Marsel menegaskan tidak ada toleransi bagi armada yang tidak memenuhi standar kebersihan. Ia secara tegas menyatakan bahwa
“Armada kotor tidak boleh beroperasi. Kebersihan mobil box wajib dilakukan untuk menjamin makanan tetap aman, bersih, dan terhindar dari kontaminasi.” tegasnya.
Marsel menjelaskan, seluruh Kepala SPPG diwajibkan mencuci mobil box di tempat pencucian mobil resmi sebelum digunakan untuk distribusi.
“ Langkah ini merupakan bagian dari standar operasional yang diperketat setelah adanya evaluasi internal terhadap proses dapur dan distribusi dalam beberapa waktu terakhir,” bebernya.
Distribusi menjadi salah satu titik rawan dalam menjaga kualitas makanan, sehingga kebersihan armada menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG ke depan.
Di sisi lain, BGN berharap penguatan standar ini mampu meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.
“ Kami berharap program MBG di Nabire dapat berjalan lebih baik, konsisten, dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, terutama dalam pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas,” ungkap Marsel.
Lanjut dia, dengan dimulainya kembali program ini, pemerintah menargetkan pelayanan gizi bagi peserta didik dapat berjalan optimal sekaligus memenuhi standar keamanan pangan nasional secara konsisten. (*)
