Penyelidikan Korupsi Dana Hibah KPU Mimika: Polisi Sita Ratusan Juta Rupiah

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah terus mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, untuk tahun anggaran 2023–2024.
Dalam proses penyidikan yang berjalan, pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah hukum yang signifikan guna mengamankan aset negara serta memetakan keterlibatan berbagai pihak.
Apa dan Siapa Saja yang Terlibat?
Kasus ini berpusat pada pengelolaan dana hibah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kepada KPU Mimika guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran hibah yang digelontorkan untuk hajat demokrasi tersebut mencapai Rp140.910.206.500.
Namun, dalam perjalanannya, penyidik menemukan adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam skala besar.
Kapolda Papua Tengah Brigjen Jermias Rontini mengungkapkan bahwa dari total anggaran tersebut, estimasi sementara dugaan kerugian negara ditaksir menyentuh angka Rp28 miliar.
Guna kepentingan hukum, pihak kepolisian telah bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah aset.
”Telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp830 juta dari KPU Mimika, dengan total dugaan kerugian negara Rp28 miliar,” ungkap Kapolda Rontini, Selasa (17/11/2026).
Sejauh ini, jajaran penyidik Polda Papua Tengah telah memanggil dan memeriksa sedikitnya 48 orang saksi untuk dimintai keterangan.
Nama-nama yang masuk dalam radar pemeriksaan penyidik mencakup berbagai pihak terkait, termasuk di antaranya Bupati Mimika Johannes Rettob.
Kepolisian memastikan proses pemeriksaan belum berhenti sampai di situ, sebab penyidik masih akan memanggil sejumlah pejabat lain yang diduga turut mengetahui atau terlibat dalam aliran dana hibah tersebut.
Langkah Lanjutan dan Penetapan Tersangka
Untuk memperkuat alat bukti dan membuat terang tindak pidana yang terjadi, Polda Papua Tengah telah menyusun serangkaian langkah investigasi lanjutan.
Penyelidikan ini tidak hanya bertumpu pada keterangan saksi internal, melainkan juga melibatkan telaah dari para pakar di bidangnya.
Kapolda menerangkan bahwa pihaknya akan segera menghadirkan dan meminta keterangan dari sejumlah ahli, yang meliputi Ahli Keuangan Daerah di Jakarta, Ahli Pidana, hingga Ahli Auditor.
Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan guna meminta Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (APKKN) secara resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP).
Seluruh rangkaian pemeriksaan mendalam ini diproyeksikan menjadi landasan kuat sebelum aparat penegak hukum mengambil langkah penentuan status hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai paling bertanggung jawab.
”Rencana tindak lanjut juga kita akan ekspose penetapan tersangka dan melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka,” tutup Jermias.
Kasus dugaan rasuah dana hibah penyelenggaraan pemilu ini menjadi salah satu sorotan penegakan hukum di wilayah Papua Tengah, mengingat besarnya dana publik yang dialokasikan demi kelancaran pesta demokrasi lokal yang berintegritas dan akuntabel.
(*)



