Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Konsolidasi Otsus 2026: Para Kepala Daerah Se-Tanah Papua Kumpul di Mimika Membahas Sejumlah Hal ini

W
Penulis: Wahyu Welerubun❯
Para kepala daerah dan perwakilan kementerian saat pembukaan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5/2026). ( CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).
Para kepala daerah dan perwakilan kementerian saat pembukaan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5/2026). ( CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Sebanyak enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota dari seluruh penjuru Tanah Papua berkumpul di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5/2026).

Pertemuan bertajuk Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua ini menjadi babak krusial bagi konsolidasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang pada tahun anggaran 2026 ini mencapai hingga Rp 12,69 triliun.

Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, memberikan teguran keras bagi rekan sejawatnya dalam forum tersebut. 

Advertisement

Ia menyoroti fenomena ego sektoral yang kerap menghambat kemajuan Papua di level pimpinan daerah. 

“Orang Papua ini—termasuk saya—kalau sudah jadi gubernur, kita sombong dan lupa diri. Tidak mau bekerja sama dengan gubernur atau kelompok sebelah karena mencari status masing-masing," ujar Meki dalam sambutannya. 

Meki menegaskan bahwa pembentukan enam provinsi di Papua seharusnya menjadi alat percepatan kesejahteraan, bukan sekat untuk saling mengabaikan. 

Advertisement

Ia mendorong para kepala daerah untuk menyatukan suara dalam menghadapi Jakarta, terutama terkait koreksi kebijakan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selama ini dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. 

“Satu dalam enam, enam dalam satu. Kita harus bicara dari hati ke hati untuk bagaimana merangkum satu hati agar Papua bisa maju," tuturnya.

Kritik terhadap efektivitas Otsus juga datang dari sisi mitra pembangunan. Team Leader SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Petrarca Karetji, mengibaratkan kendala pembangunan Papua sebagai tiang penghalang yang membuat pemerintah berjalan sempoyongan. 

Ia mencatat tiga masalah akut: sinisme masyarakat yang sudah meragukan manfaat dana Otsus, lemahnya data sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP), serta minimnya kolaborasi antarlembaga.

Advertisement
Editor : Agung Trihandono

Artikel Terkait

IDAPS Ditantang Cetak Kader Dosen dan Pemimpin 

IDAPS Ditantang Cetak Kader Dosen dan Pemimpin 

Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Otsus, Soleman Jambormias, menantang pengurus Ikatan Dosen Asli Papua Selatan (IDAPS) periode 2026–2

Bupati Keerom Minta Tata Kelola Dana Otsus Diperketat dan Bebas dari Risiko Hukum

Bupati Keerom Minta Tata Kelola Dana Otsus Diperketat dan Bebas dari Risiko Hukum

Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen untuk memperketat tata kelola penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar tepat sasaran dan te

KEPP: Pembangunan infrastruktur di Papua perkuat pelayanan Masyarakat

KEPP: Pembangunan infrastruktur di Papua perkuat pelayanan Masyarakat

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KPEP Otsus) Papua Velix Wanggai menilai pembangunan infrastruktur di Papua tid

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer