Ratusan Tenaga Kerja Asing Keluar Masuk Wilayah Papua Tengah, Imigrasi dan Polisi Diminta Perketat Pengawasan dan Tegakkan Aturan
CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Urgensi pengawasan warga negara asing (WNA) di wilayah Papua Tengah menjadi sorotan utama dalam pertemuan strategis di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Timika, Sabtu (2/5/2026).
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, bersama Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, turun langsung meninjau kesiapan institusi penjaga gerbang negara tersebut di tengah meningkatnya aktivitas industri dan pemekaran daerah otonomi baru.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi Papua, Samuel Toba, mengungkapkan tantangan geografis yang dihadapi institusinya.
“Dengan wilayah kerja mencakup sembilan kabupaten—mulai dari pesisir Mimika hingga wilayah pegunungan seperti Intan Jaya dan Lanny Jaya—Imigrasi kini memantau 459 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tersebar di 38 perusahaan,” kata Kakanwil.
Guna memperkuat performa, Samuel melaporkan lonjakan anggaran dari Rp4,48 miliar pada 2025 menjadi Rp12,56 miliar pada 2026, sembari mengejar target predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Menanggapi laporan tersebut, Yan Permenas Mandenas memberikan catatan kritis terkait manajemen sumber daya manusia dan akurasi data.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini mendesak agar skema insentif bagi personel yang bekerja lembur segera diperjelas untuk menjaga kualitas pelayanan.
Tak hanya itu, ia meminta data komprehensif mengenai lalu lintas orang asing, termasuk skema skrining kru kapal (ABK) hingga tenaga kerja di PT Freeport Indonesia dalam lima tahun terakhir, disiapkan secara transparan.
Indonesia harus memiliki posisi tawar yang kuat di mata internasional melalui penegakan aturan keimigrasian yang lugas.
Ia mendorong sinergi antara Imigrasi dan Polri untuk tidak ragu mengambil tindakan hukum bagi para pelanggar. Menurutnya, ketegasan ini adalah bentuk kewibawaan negara.
