Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Kembalikan Mobil Dinas, Wabup Mimika Beri Ultimatum ke Sejumlah Pejabat

W
Penulis: Wahyu Welerubun❯
 Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong. ( CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN). 
 Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong. ( CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN). 

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meradang melihat tingkah sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang belum mengembalikan mobil dinas meski sudah terkena mutasi atau rotasi jabatan.

Persoalan aset daerah ini disoroti Emanuel saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (13/4/2026). Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas adalah fasilitas penunjang kerja, bukan hak milik personal.

Menurut Emanuel, sebagai pelayan masyarakat, para pejabat seharusnya memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan aset negara. Ia menyayangkan adanya praktik membawa lari kendaraan dinas ke instansi atau tempat tugas yang baru.

Advertisement

“Saya sudah dapat laporan soal itu. Ada pejabat yang pindah, namun kendaraan dinas juga ikut pindah. Ini yang kita minta agar kendaraan dinas itu diserahkan ke BPKAD untuk diserahkan ke pejabat baru,” tuturnya kepada wartawan usai memimpin apel gabungan OPD di lapangan kantor Puspem.  

Emanuel menekankan bahwa setiap kendaraan dinas yang ada di bawah penguasaan pejabat lama harus segera diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

Hal ini penting agar pejabat baru yang menggantikan bisa segera melaksanakan tugas dengan dukungan fasilitas yang memadai.

Advertisement

Meski memberikan teguran keras, Emanuel juga tetap mengapresiasi para ASN yang memiliki kesadaran tinggi untuk langsung mengembalikan aset segera setelah masa tugasnya berakhir.

“Terimakasih kepada bapak ibu yang telah mengembalikan kendaraan dinas. Yang belum, segera kembalikan,” pungkasnya.

Hingga kini, BPKAD Mimika terus melakukan pendataan terhadap aset-aset bergerak yang masih tertahan di tangan mantan pejabat guna menertibkan administrasi dan fisik kekayaan daerah.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

Kasus Proyek RBLH Masih Dalam Proses Penyelidikan

Kasus Proyek RBLH Masih Dalam Proses Penyelidikan

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Baru Layak Huni (RBLH) di Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah senilai miliaran rupiah masih berada di ranah penyelidikan.

Teladan Integritas ASN, Noak Tabo Kembalikan Mobil Dinas

Teladan Integritas ASN, Noak Tabo Kembalikan Mobil Dinas

Sebuah teladan tentang integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan pemerintahan kembali ditunjukkan oleh Kepala Badan Keuangan

Dua Tahun Berkarya, DPR Papua Tengah Fokus Perkuat Legislasi dan Serap Aspirasi Masyarakat

Dua Tahun Berkarya, DPR Papua Tengah Fokus Perkuat Legislasi dan Serap Aspirasi Masyarakat

Genap dua tahun menjalankan tugas sejak dilantik pada 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah terus memperkuat komitmennya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer